Liputan6.com, Malang - Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk mengubah pola pikir dan budaya dari birokrat bermental priayi menjadi birokrat yang melayani rakyat.
"Kalau dulu selalu duduk manis di belakang meja, sekarang saatnya untuk sering-sering terjun ke lapangan, mendekati dan berkomunikasi dengan rakyat," ujar Yuddy Chrisnandi dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Minggu (8/2/2015).
Dengan cara seperti itu yang banyak dikenal dengan istilah blusukan, birokrat akan lebih memahami persoalan yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan. "Kalau toh anggaran yang ada relatif kecil bisa dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama," kata Yuddy.
Advertisement
Ia menambahkan, aparatur negara juga tidak boleh lagi bekerja hanya dalam kotak masing-masing, mengedepankan ego sektornya masing-masing. "Kini saatnya untuk meninggalkan ego sektoral. Kita harus bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Yuddy.
Dengan memberikan pelayanan publik mulai dari pelayanan dasar sampai perizinan aparatur negara harus melakukan secara iklas, dan selalu memberikan kemudahan.
"Jangan ada lagi keluhan masyarakat bahwa pelayanan berbelit-belit, lama, tidak jelas, mahal, diskriminatif, dan sebagainya," kata Yuddy.
Ia menambahkan, kalau masih ada birokrat yang melaksanakan pelayanan seperti itu, dan bahkan tidak memberikan, berarti tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. Dalam hal ini, ada sanksi berat hingga pemberhentian dari jabatan.
Karena itu, Yuddy mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan pelayanan publik dengan baik, berkualitas, dan sedapat mungkin memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.
Yuddy menjelaskan, pelayanan publik yang baik akan menciptakan persepsi baik yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, baik lokal, domestik maupun masyarakat internasional.
Kepercayaan itu dinilai sangat besar maknanya karena akan mendorong orang luar datang baik wisatawan, maupun dunia usaha. Wisatawan datang membawa uang untuk dibelanjakan sehingga menggerakkan ekonomi setempat.
Sementara itu, dunia usaha akan menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan membutuhkan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
"Karena itu aparatur sipil negara itu harus mampu berpikir makro dan out of the box, dan selalu responsif terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat," tutur Yuddy. (Ndw/Ahm)