Skema Ganti Rugi Lumpur Lapindo Tunggu Kepulangan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim yang akan bertugas mengurus ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo.

Namun menurutnya, mengesahan dari tim tersebut harus melalui Peraturan Presiden (Perpres) sehingga menunggu kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari lawatannya ke beberapa negara ASEAN.

"Jadi timnya baru dibentuk, mudah-mudahan beliau (Presiden Jokowi) pulang dari luar negeri ditandatangani Perpres timnya," ujarnya di Ciawi, Jawa Barat, Senin (9/2/2015).

Basuki menegaskan kepastian soal terbentuknya tim ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Kabinet sebelum keberangkatan Presiden Jokowi.

"Karena sebelum berangkat Pak Andi Wijajanto bilang timnya sudah ada, jadi tinggal tunggu pulang," lanjut dia.

Mengenai skema pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, Basuki menyatakan bahwa hal tersebut tergantung dari perjanjian dengan PT Minarak Lapindo Jaya. Namun pemerintah tetap menginginkan agar ganti rugi diberikan secara langsung.

"Nanti tergantung perjanjian dengan Minarak Lapindo. Kalau kami inginnya langsung ke masyarakat, tapi belum ada kepastian, itu harus secara tertulis dulu," tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan dana tangan mencapai Rp 781 miliar sebagai ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak lumpur Lapindo. Dana talangan ini nantinya harus mampu dibayar oleh Lapindo Brantas Inc (LBI) dalam jangka waktu 4 tahun mendatang. (Dny/Gdn)