Ternyata Program Keluarga Harapan Meniru Brazil

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendesain Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar keluarga sangat miskin dalam jangka panjang. Tujuannya untuk mengurangi jurang antara orang kaya dan miskin semakin dalam di Indonesia. Upaya ini mengekor langkah Brazil dalam mengatasi kemiskinan.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat acara Jakarta Food Security Summit di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2015). Menurut dia, pemerintahan Joko Widodo memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang didominasi masyarakat miskin. Sektor tersebut dimaksimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air.

"Program pengentasan kemiskinan di sektor pertanian, pengembangan UMKM dan Program Keluarga Harapan (PKH). Inilah fokus kami," ujarnya.

Dijelaskan Bambang, PKH membidik 3 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) kategori sangat miskin melalui penyaluran bantuan tunai menggunakan sebuah kartu. Pemerintah, sambungnya, mengarahkan program ini lebih berkembang pada tahun-tahun mendatang.

"PKH lewat cash transfer ini harus diperbesar secara masif dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sebab ketimpangan antara orang kaya dan miskin (Gini ratio) kita sangat tinggi yaitu mencapai 0,41 persen. Realisasi gini koefisien harus jadi konsen kami," paparnya.

Program Keluarga Harapan, kata Bambang, menuai sukses dilakukan pemerintah Brazil untuk menurunkan angka gini ratio. Brazil menyebut program itu dengan nama Bolsa Familia.

"Brazil dengan Bolsa Familia berhasil menurunkan gini ratio dari di atas 0,4 persen menjadi 0,3 persen dalam tempo 5-10 tahun. Kelihatannya memang hal kecil, tapi nggak banyak negara yang bisa mengatasi ketimpangan saat sedang bertumbuh. Sebab konsekuensi negara yang sedang tumbuh, kalangan menengahnya bakal lebih cepat berlari dibanding yang miskin," terang dia.

Bambang berharap, dengan mengembangkan PKH ke depan, pemerintah dapat mempercepat laju peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga mengurangi gap gini ratio di Indonesia. (Fik/Gdn)