Perpindahan Fasilitas Migas di Cilamaya Makan Biaya Besar

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore West Java (PHE ONWJ) harus mengeluarkan dana yang sangat besar meskipun tak terlibat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Pasalnya, jika pelabuhan tersebut benar-benar dibangin maka Pertamina Hulu Energi harus memindahkan fasilitasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), I Nyoman Wiratmaja mengatakan, jaringan pipa gas yang dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi ternyata melewati atau berada di dalam cetak biru pembangunan pelabuhan Cilamaya.

"Memang overlapping, ada wilayah eksplorasi ONWJ," katanya, di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Oleh sebab itu, jaringan tersebut harus dipindahkan agar pembangunan berjalan lancar. Untuk melakukan pemindahan tersebut tentunya Pertamina Hulu Energi harus mengeluar biaya yang sangat besar.

"Pipa, plat form dipotong kemudian diganti. Itu biaya besar sekali, ada konsekuensinya karena ada pipa yang harus direlokasi," tambahnya.

Menurut Wira, selain harus mengeluarkan dana besar untuk merelokasi pipa, pembangunan Pelabuhan Cilamaya tersebut juga membuat Pertamina Hulu Energi mengalami penurunan produksi minyak dan gas untuk blok tersebut.

Pasalnya, untuk memindahkan fasilitas, sumur minyak dan gas harus ditutup terlebih dahulu."Pasti (penurunan produksi), nanti produksi sumur tidak diaktifkan, pasti turun. Kami sudah melakukan pertemuan membicarakan itu," paparnya.

Untuk diketahui, proyek Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, akhirnya mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah tidak akan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun pelabuhan tersebut tetapi akan dibiayai oleh pihak swasta yang berminat untuk membangun.

"Presiden setuju Cilamaya dibangun, tapi uangnya uang swasta aja, tidak usah pakai uang APBN. Kalau dikaji itu oleh Bappenas kan karena pakai uang pemerintah," ujar Jonan.

Pemerintahan Joko Widodo memandang penting pembangunan pelabuhan ini mengingat kondisi Tanjung Priok yang sudah sangat padat.

Sebelumnya, kalangan pengusaha juga meminta kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan pelabuhan tersebut. "Soal Pelabuhan Cilamaya itu sudah sejak 2011, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi, ini terlalu lama, harus cepat," kata Direktur Toyota Motor Manufacturing‎, Made Dana Tangkas.

Menurut Made, salah satu hal yang membuat industri otomotif di dalam negeri kalah dengan Thailand karena sektor infrastruktur nasional kurang mendukung. "Di Thailand itu punya dua pelabuhan besar untuk logistik seperti di Tanjung Perak, Indonesia baru punya satu itu, jadi pelabuhan itu sangat penting," pungkasnya. (Pew/Gdn)