Dorong Konversi BBM ke BBG, Kementerian ESDM Bangun 7 Proyek

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mensukseskan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menganggarkan dana Rp 10,83 triliun.

Dalam pemaparan Kementerian ESDM saat rapat dengan Komisi VII DPR, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan tujuh infrastruktur guna mendukung program konversi BBM ke BBG selama tiga tahun ke depan.

"Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur gas mencapai Rp 513,37 miliar," jelas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Nyoman Wiratmaja, seperti dikutip Minggu (15/2/2015).

Berikut tujuh proyek infrastruktur gas yang akan dibangun:

1. Konstruksi 4 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), 2 bengkel pencontohan, dan 1.000 unit converter kit.

2. Peningkatan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah timur Indonesia.

3. Pembangunan infrastruktur pipa gas berdiameter 20 inchi yang menghubungkan beberapa kawasan di pulau Jawa atau Trans Jawa (Semarang-Cirebon-Balongan).

4. Pembangunan infrastruktur pipa gas 12 inchi Balikpapan hingga Samarinda sepanjang 130 kilometer.

5. Pembangunan fasilitas penyimpanan terapung gas atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU) serta fasilitas regasifikasi BBM ke BBG untuk pembangkit listrik.

6. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

7. Pembangunan tangki gas Elpiji 2 x 1.000 metric ton (MT) di 3 lokasi yakni Jayapura, Wayame, dan Bima.

Konversi BBM ke BBG memang sudah didengungkan sejak beberapa tahun lalu. Namun memang realisasinya belum cukup optimal. Salah satu program konversi yang berjalan di tempat adalah pemasangan converter kit di kendaraan bermotor di wilayah Jakarta.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang 2013 terdapat 1.500 alat konversi Bahan Bakar Gas telah terpadang pada kendaraan bermotor. Jumlah tersebut jauh dari target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit.

Sedangkan di tahun 2014, pemerintah menargetkan angka yang sama tetapi ternyata program tersebut tak berjalan karena permasalahan anggaran. (Pew/Gdn)