Sukses

Ini Perbedaan APBN Perdana Jokowi Dibanding Era SBY

Pemerintahan telah memotong anggaran subsidi energi secara signifikan dengan penurunan Rp 206,9 triliun menjadi Rp 137,8 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah disahkan DPR. Hal itu tersusun rapi dalam APBN-Perubahan 2015 yang sesuai visi misi Presiden dan prioritas pemerintah baru.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menyebut, ada beberapa perbedaan APBN pemerintahan baru dengan postur APBN sebelumnya. Paling mencolok bisa terlihat dari belanja subsidi energi dan non energi.  

"Kami perlu mengajukan APBN-P karena pemerintahan baru tidak ikut menyusun APBN 2015 induk sehingga dirasakan perlu mengubah APBN tersebut sesuai dengan visi misi dan prioritas pemerintahan baru," jelas dia saat Konferensi Pers APBN-P Tahun Anggaran 2015 di kantornya, Jakarta, Selasa (17/2/2015),

Kata dia, dari segala kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah memperoleh ruang fiskal lebih besar senilai Rp 148,2 triliun. "Penambahan ruang fiskal yang sebenarnya dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 148,2 triliun," ucapnya. 

Lebih jauh Bambang merinci, pemerintahan baru telah memotong anggaran subsidi energi secara signifikan dengan penurunan Rp 206,9 triliun menjadi Rp 137,8 triliun dalam APBN-P 2015 dibanding pagu APBN induk 2015 sebesar Rp 344,7 triliun.

Penurunan drastis anggaran subsidi energi, dijelaskan dia, berasal dari anggaran subsidi BBM, elpiji dan bahan bakar nabati (BBN) yang tercatat merosot drastis Rp 211,3 triliun. Dari APBN sebesar Rp 276 triliun menjadi Rp 64,7 triliun di APBN-P 2015.

Namun anggaran subsidi listrik naik Rp 4,5 triliun dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 73,1 triliun. Serta subsidi non energi meningkat menjadi Rp 74,3 triliun dalam APBN-P 2015 atau naik Rp 4,3 triliun dibanding pagu di APBN 2015 sebesar Rp 70 triliun.

"Ini pertama kalinya subsidi non energi mayoritas pangan lebih besar dibanding subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM tidak mendominasi lagi. Jadi subsidi non energi pertama, subsidi listrik kedua dan subsidi BBM ketiga, sehingga ini jadi fenomena menarik," terang Bambang. (Fik/Gdn)

Video Terkini