PNS Dilarang Rapat di Hotel, JK Janji Pengusaha Tetap Untung

Liputan6.com, Jakarta - Larangan pegawai negeri sipil (PNS) mengelar rapat di hotel telah membuat ketakutan para pebisnis yang bergelut di bidang perhotelan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tingkat hunian kamar (TPK) di hotel berbintang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menenangkan para pelaku usaha tersebut. Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk berhemat hanya sementara saja, dan nantinya akan membawa keuntungan untuk bisnis perhotelan. Saat ini larangan rapat di hotel berguna untuk penghematan dana pemerintah, untuk memajukan infrastruktur dan pengembangan industri.

"Jadi memang ini risiko bisnis yang terjadi setiap hari. Pemerintah akan menanggulangi hal ini, dengan meningkatkan investasi. Setelah itu nanti akan perbaikan. Hotel akan untung, karena akan banyak industri yang masuk, lagi pula harga hotel setiap tahun akan naik. Ini bagian dari properti, ini tahap di mana kita memberikan hospitality (keramahan) yang baik," kata JK saat Munas Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2015, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Saat mendengar bisnis perhotelan akan untung, beberapa peserta tampak menunjukkan raut wajah kurang percaya. JK pun memberikan penjelasan, wisatawan gemar datang ke Bali karena kenyamanan. Ia mengatakan tidak ada turis satu pun yang mau datang untuk menikmati kesusahan suatu daerah.

JK melanjutkan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menyediakan kenyamanan dengan mengembangkan infrastruktur. "Kenapa Bali lebih disukai, karena punya laut pantai, gunung, kultur, dan hospitality. Kalau geser ke Lombok dia punya sama tapi hospitality ini agak kurang," imbuhnya.

Ia menuturkan pemerintah ke depannya akan membangun bandara baru. Bila ada bandara baru, tentu akan ada orang mancanegara yang datang. Tidak semua bisa tinggal di rumah kerabat, sehingga mereka akan mencari hotel.

Terlepas janji bisnis hotel akan untung, JK juga meminta para pengusaha tidak melulu menyalahkan pemerintah. Bisa saja kerugian yang diderita berasal dari faktor lain, di luar pemerintah. JK mencontohkan pembangunan hotel terlalu menjamur, sehingga terjadi over supply atau kelebihan penawaran.

"Efek yang terbesar, karena pembangunan hotel lima tahun ini 100 persen. Pembangunan itu yang menyebabkan hotel kelebihan pasokan saat permintaan turun, jangan salahkan pemerintah itu. Perlu juga PHRI mengatur pertumbuhan ini, jadi jangan selalu menyalahkan peraturan pemerintah, tapi lihat sendiri banyak hotel pembangunan saat ekonomi dunia turun," paparnya.

Pemilik Kalla Grup ini juga menambahkan hotel seringkali sepi karena promosi yang kurang gencar pada masyarakat. Ia memberikan masukan agar pengusaha yang bergelut di bidang ini sudah memakai jasa reservasi internet.

"Saya yakin banyak orang reservasi hotel lewar internet, kalau kita tidak punya jaringan luas seperti itu pasti tak akan mudah. Jadi jangan selalu kambing hitamkan si (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Yuddy Chrisnandi," tandas JK. (Alvin/Ndw)