Stop Kirim PRT ke Luar Negeri, Ini Trik Jokowi Cegah Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menghentikan pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke luar negeri diyakini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) baru bisa terlaksana dua tahun mendatang.

"Tahun 2017 nggak ada lagi pengiriman PRT ke luar negeri," ungkap Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Mantan Anggota DPR itu mengaku, dalam waktu dua tahun, pemerintah akan mempersiapkan tenaga kerja terlatih (skill worked) melalui pelatihan untuk calon TKI berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

"Kami siap menjalankan perintah Presiden, makanya kita ingin meng-upgrade tenaga kerja yang semula cuma bisa jadi PRT supaya bisa mengakses jenis pekerjaan lain. Salah satunya lewat training," papar dia.

Nusron mengaku, melalui bekal pelatihan tersebut, pemerintah mencegah bertambahnya angka pengangguran akibat kebijakan stop ekspor PRT.

"Karena banyak lulusan SD yang hanya bisa jadi PRT. Kalau kita upgrade skill mereka, pemerintah tidak terkesan menutup ruang untuk orang bekerja di luar negeri," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin, mengimbau agar pemerintah mempercepat penciptaan lapangan kerja di dalam negeri melalui pihak swasta dan ekonomi kerakyatan.

"Perbaikan infrastruktur, akses modal dan berbagai program pelatihan merupakan sebagian contoh yang sedang serius digarap pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran," tandas dia. (Fik/Ndw)