‎Naik Helikopter, Jokowi Bakal Resmikan KEK Tanjung Lesung

Liputan6.com, Banten - Presiden Joko Widodo pagi ini dijadwalkan meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Mengingat KEK Tanjung Lesung terletak di pinggiran pantai barat Pulau Jawa, Jokowi akan berangkat dari Isatana Bogor menggunakan helikopter.

Dikutip dari jadwal acara penyelenggara yaitu PT Jababeka Tbk, Senin (22/2/2015), Presiden Jokowi akan tiba di Helipad Beach Club pada pukul 09.00 WIB. helipad tersebut hanya 500 meter dari lokasi acara.

Dalam rangkaian acara itu, Jokowi juga akan ‎menyaksikan penandatanganan PT Jababeka Tbk dan PT Banten West Java dengan beberapa investor yang ikut dalam pengembangan kawasan tersebut.

Tanjung Lesung merupakan ‎kawasan yang memiliki daya tarik bisnis kelas dunia mulai dari pariwisata, ekonomi, industri dan beberapa investasi properti lainnya.

Untuk mengembangkan kawasan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2012 yang menyatakan Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah yakin dengan dibukanya KEK yang memiliki luas lahan 1.500 hektar dan panjang pantai 13 kilometer tersebut akan membawa efek domino ekonomi yang lebih luas‎ termasuk mempercepat aliran investasi ke Banten.

Untuk membangun KEK Tanjung Lesung, PT Jabebeka melalui anak usahanya PT Banten West Java‎ (BWJ) akan menggelontorkan dana sebesar Rp 4,83 triliun. Dana tersebut akan digelontorkan secara bertahap hingga tahun 2022 yang merupakan target penyelesaian proyek.

Acara peresmian KEK Tanjung Lesung sendiri dijadwalkan akan selesai pada pukul 11.00 WB dan Presiden Jokowi meninggalkan KEK kembali menggunakan Helicopter.

>> klik selanjutnya: Ditolak kesultanan Banten

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Para keturunan Kesultanan Banten, Kyai, Alim Ulama, dan para Jawara se-Banten menolak terhadap peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang akan dilakukan Presiden Jokowi pada hari ini.

"Kalau KEK akan membuat kemakmuran masyarakat Banten dan tidak ada kemaksiatan, akan kami dukung," kata Abas Waseh, Dzuriyat Kesultanan Banten, saat di temui di Masjid Agung Serang, Kota Serang.

Abas Waseh tak sendirian, dirinya bersama para kyai, jawara, alim ulama, serta para santri meminta agar pembangunan KEK Tanjung Lesung dilakukan renegosiasi terlebih dahulu.

"Saya berharap pemerintah ada musyawarah dengan dewan ulama Banten. Agar ulama, masyarakat, dan kyai menjadi mitra pemerintah. Sehingga jangan sampai ada pihak ke tiga menggoncang Banten agar lepas dari NKRI," kata KH. Yusuf Al Mubarok, juru bicara Dewan Ulama se-Banten, saat ditemui di tempat yang sama.

Menurut Yusuf, hingga saat ini tidak ada sosialisasi yang masif baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Pusat terkait pembangunan KEK Tanjung Lesung.

Yusuf mengatakan, tidak menutup kemungkinan dengan kehadiran KEK tersebut dapat merusak moral dan akhlak masyarakat Banten yang terkenal dengan kesantriannya.

"Harus tahu peruntukannya seperti apa. Karena investor ini banyak dampak negatifnya. Jangan sampai nelayan kewalahan buat usahanya. Jangan sampai warga pribumi hanya menjadi kacung," terang Yusuf.

Bahkan menurut Yusuf hal yang paling berbahaya jika KEK tidak dilakukan renegosiasi adalah terjadinya penjajahan gaya baru serta sistem perbudakan yang dilakukan oleh pengusaha asing.

Para dewan ulama, Kyai, santri, jawara, dan keturunan Kesultanan Banten telah mengirimkan surat ke Jokowi untuk dilakukan penundaan peresmian KEK dan dilakukannya musyawarah terlebih dahulu dengan para tokoh Banten. (Yas/Yandhi/Nddw)