Di Era Jokowi, Tak Ada Lagi Pembangunan Gedung Pemerintah Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya ketimbang kantor pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Ia menceritakan, bila dulu pembangunan gedung dan jalan seimbang kini pemerintah akan genjot pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya.

"Tidak ada cerita buat bangun kantor pemerintah. Karena Presiden sekarang tidak menginginkan itu. Jangan harap jadi Bupati bisa rombak kantornya. Ini berlaku untuk lima tahun," kata Jusuf Kalla.

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kurang lebih dari Rp 300 triliun. Anggaran itu dua kali lipat dari realisasi 2014 sekitar Rp 190 triliun.

"Dari jumlah itu anggarannya bisa mencapai Rp 450 triliun. Artinya menghabiskan Rp 1,5  triliun per hari untuk mencapai itu. Termasuk sabtu dan minggu," ujar JK.

Selain itu, JK mengingatkan ada dua hal yang harus dilakukan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apalagi mengingat pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen-8 persen sehingga membutuhkan pembangunan Rp 1.000 triliun.

"Saya minta PU ada pengawas dan konsultan yang kuat termasuk di luar negeri. Ahli dari Jepang dan Jerman itu kumpulan untuk mendidik dan mengawasi," kata Jusuf Kalla.

Ia menambahkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga ditarik langsung di bawah Presiden. "Itu akan kami aktifkan mengawasi proses yang sedang berjalan jadi nanti semua proyek nasional ini harus berprioritas baik," tutur JK.

Ia menambahkan, saat ini seharusnya pembangunan infrastruktur juga bisa lebih efisien. Mengingat harga minyak dunia turun juga berdampak terhadap bahan material.

"Contoh aspal, harga minyak dunia turun harga aspal turun. Semen, besi, baja itu itu turun 50 persen dibandingkan dua tahun lalu. Jadi artinya bisa bangun lebih banyak dengan dana yang ada," kata Jusuf Kalla.

Terkait kontraktor, menurut JK, negara maju membutuhkan kontraktor baik dan besar yang dapat mengerjakan pekerjaan baik. Karena itu, kontraktor dibutuhkan untuk bekerja secara profesional sesuai aturan yang ada.

Selain itu, pengusaha konstruksi juga diharapkan berinvestasi untuk mengembangkan teknologi. Hal itu dilakukan agar menciptakan efisiensi pekerjaan terutama pengerjaan proyek besar.

"Kalau bangun satu juta rumah, sistemnya harus betul ada standarisasi. Jendela, pintu, dapur harus standar. Semua bisa disediakan oleh pabrik jadi tidak harus tukang satu per satu sehingga tidak hanya bekerja membangun," ujar Jusuf Kalla.

Ia mengingatkan, kualitas kontraktor harus ditingkatkan. Cara dilakukan dapat mengikuti pameran, workshop sehingga dapat berkiprah di dunia internasional. "Jangan merasa kuat di dalam negeri saja," tutur Jusuf Kalla. (Luqman R/Ahm)