Jokowi Ambisius Raup Investasi Rp 3.500 Triliun hingga 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memasang target investasi sangat ambisius menembus Rp 3.500 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Upaya ini ditempuh dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi 7 persen.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia membutuhkan lapangan kerja 2 juta setiap tahun mengingat penyerapan tenaga kerja baru mencapai 120 juta dari total penduduk sekira 250 juta jiwa.

"Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi kita 5,1 persen dari GDP Rp 10 ribu triliun. Pertumbuhan ekonomi 5 persen belum bisa menampung lapangan kerja karena setiap satu persen pertumbuhan hanya menyerap 300 ribu tergantung industrinya," terang dia di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Ekonomi Indonesia, dikatakan JK stabil apabila bertumbuh 6 persen sampai 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai apabila Indonesia mendorong investasi infrastruktur, pabrik, kawasan industri dan sebagainya.

"Dengan investasi, pertumbuhan ekonomi muncul, pajak ada, lapangan kerja tersedia dan memperbaiki ekonomi struktural kita karena dampak investasi tiga kali lipat," paparnya.

Dia mengaku, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi satu persen, dibutuhkan investasi sekira Rp 500 triliun per tahun. Dalam periode lima tahun mendatang, Indonesia perlu mengejar sekira Rp 2.500 triliun.

"Jadi nggak boleh lagi cuma mengeruk kekayaan alam, lalu ekspor. Tapi sekarang perlu industrialiasi melalui investasi swasta maupun asing. Tapi tantangan ada di suku bunga yang masih tinggi, biaya logistik dan birokrasi," paparnya.

Pemerintah dan Bank Indonesia, menurut dia, telah berupaya menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) 25 basis poin agar negara ini dapat bersaing dengan negara lain, mengingat suku bunga di Tanah Air menjadi yang termahal dibanding negara lainnya.

JK juga menegaskan, pemerintah akan membangun pelabuhan, jalan tol untuk mengurangi biaya logistik dalam rangka mengejar target investasi. Pemerintah Jokowi siap membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt.

"Kita pun harus mempermudah perizinan, jangan sampai birokrasi panjang lagi karena sangat membosankan, dan menjengkelkan. Di BKPM sudah ada PTSP sehingga nggak ada lagi ego sektoral," ujarnya.

Dia menargetkan, proses perizinan investasi di segala sektor paling cepat 1 bulan dan paling lama 6 bulan.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani menuturkan, tantangan pemerintah Jokowi adalah target investasi sebesar Rp 3.500 triliun selama lima tahun ke depan. Angka ini naik dua kali lipat dari realisasi investasi senilai Rp 1.600 triliun sepanjang periode 2009-2014.

"Kita harus kerja keras merealisasikan target Rp 3.500 triliun," pungkas dia. (Fik/Ndw)