Elpiji 3 Kg Langka, Wapres Jusuf Kalla Segera Temui Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram (kg). Di beberapa daerah, elpiji 3 kg hilang dari peredaran.

"Nanti saya akan ngomong dengan Pertamina, tapi intinya kita cukup stok kok. Mungkin terlalu banyak orang pakai, tapi nanti saya cek," kata dia usai Meninjau Pelaksanaan PTSP Pusat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Di beberapa daerah memang terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Contohnya di Bogor, Jawa Barat. Sejumlah agen gas elpiji di Bogor mengaku persediaan gas elpiji 3 kg mulai langka. Akibatnya, harga elpiji ukuran 3 kg tersebut naik hingga Rp 22 ribu per tabung.

"Waduh pusing lah tiap hari banyak konsumen yang kecewa. Soalnya sudah hampir 2 bulan pasokannya belum datang," ujar Pemilik Agen Elpiji Efa Gas, Fajar di awal pekan ini.

Berdasarkan penelusuran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), memang ada unsur kesengajaan sehingga membuat elpiji 3 kg di sejumlah daerah hilang dari peredaran.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Noman Gusti Wiratmaja mengatakan, dalam penelusuran yang dilakukannya ada pihak-pihak yang sengaja menyimpan elpiji 3 kg. "Pertamina sudah cek, tidak ada pengurangan kuota, tidak ada truk macet, nampaknya ada yang nyimpan, di sisi suplay tidak ada kendala," ungkapnya.

Pertamina pun mengamini pernyataan dari Kementerian ESDM tersebut. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, saat ini Pertamina tidak melakukan pengurangan pasokan elpiji 3 kg, bahkan sudah melakukan tambahan pasokan menyesuaikan kota elpiji tahun ini.

"Kami sudah mendistribusikan elpiji 3 kg sesuai kuota baru yang sudah naik dari sebelumnya," kata Ahmad. menurutnya, jika masih ada kelangkaan, kemungkinan besar karena ada pihak yang melakukan aksi penimbunan untuk memicu kenaikan harga. "Namun masih saja ada permainan penimbunan agar harga dapat naik. Belum lagi kemungkinan tindakan ilegal lainnya," tuturnya. (Fik/Gdn)