Kamboja Pelajari Sistem Perekrutan CPNS Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang diwakili oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja menerima kunjungan kerja delegasi pemerintah Kamboja. Dalam kunjungan tersebut, Kamboja bermaksud mempelajari sistem manajemen pemerintahan Indonesia, terutama termasuk perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Delegasi dari Pemerintah Kamboja terdiri dari Ministry of Interior, Secretariat the National Committee for Subnational Democratic Development, Ministry for Civil Service, Ministry of Economic and Finance, Ministry of Health, Ministry of Education, Youth, and Sports, National Association of Capital and Provinces dan terakhir dari National League of Local Councils.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa Kementerian PANRB  berada di bawah Presiden dalam struktur organisasi manajemen aparatur pemerintah. Di samping itu ada juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  yang tugasnya memonitor dan mengevaluasi jabatan pimpinan tinggi, dan melaporkannya langsung kepada Presiden.

“Dalam membuat kebijakan, Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujar Setiawan dalam keterangannya, Kamis (5/3/2015).

Dijelaskan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indoensia, salah satu isu sentralnya adalah penerapan e-government. Di Kementerian -sendiri, lanjutnya, sudah menerapkan e-formasi pada perekrutan pegawai negeri sipil secara online form yang dapat diakses di portal resmi menpan.go.id. Selain itu, mulai dari registrasi sampai pelaksanaan ujian sudah komputerisasi.

“Sistem informasi ini merupakan perencanaan SDM aparatur untuk merekrut CPNS yang berkompetensi, transparan, kompetitif, akuntabel, dan bebas dari KKN,” imbuhnya.

Didampingi para Asdep dan stafnya, Setiawan juga menjelaskan mengenai promosi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi, mutasi pegawai, disiplin pegawai, reward yang didapat, serta pensiun bagi pegawai negeri sipil. (Ndw)