Di Luar Negeri, PRT Asal RI Rentan Dieksploitasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri pada tahun 2017. Langkah ini diambil demi meningkatkan harga diri dan martabat bangsa.

Permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri ialah belum memiliki daya saing disebabkan faktor pendidikan dan keterampilan yang minim. Hal ini membuat PRT asal Indonesia sangat rentan dieksploitasi.

"Kami hanya tak ingin TKI yang bekerja sebagai PRT satu manusia, kerjakan semua pekerjaan dan dieksploitasi. Ini demi jaga harkat supaya wanita Indonesia agar tidak dieksplotasi di luar negeri," terang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (7/3/2015).

Sebagai langkah awal, pemerintah akan menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah pada tahun ini. Kemudian secara bertahap hingga 2017, penghentian pengiriman PRT diberlakukan ke Asia Pasifik, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura hingga Makau.

Untuk itu, ke depan pemerintah akan mengirim TKI terlatih dan mempunyai keterampilan (skill worker) sebagai ganti dari stop ekspor PRT ke luar negeri

"Dengan mengirimkan tenaga kerja dengan skill yang kuat, tentu dia memiliki daya proteksi yang kuat. Kalau punya skill, daya tahan TKI terhadap berbagai masalah semakin kuat," terangnya.

Rencananya, lanjut Nusron, para calon TKI akan diberi pelatihan di lembaga kursus yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Ditambah, dengan adanya program Wajib Belajar 12 tahun sehingga para calon TKI setidaknya bisa mengakses pendidikan hingga ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

"Saya yakin ruang edukasi akan tumbuh," tuturnya.  (Ndw)