Dongkrak Ekonomi Desa dengan Beri Keuntungan Petani

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai harus segera inovasi kebijakan terutama sektor pertanian mengingat keadaan ekonomi global yang tidak menguntungkan dari sentimen global seperi harga komoditas yang jatuh dan krisis Eropa yang belum selesai.

Menurut Senior Governance Advisor Center for Agriculture Policy Studies (CAPS), HS. Dillon inovasi tersebut untuk mengatasi penurunan produktivitas, degradasi lingkungan, dan peningkatan kesenjangan sosial.

Dillon menjelaskan, salah satu inovasi yang harus dilakukan adalah menguatkan sektor pertanian dengan memberikan keuntungan kepada para petani.

"Pertanian harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi para petani. Karena meraka yang akan menjadi "steward" bagi lingkungan hidup. Dengan hal ini maka konsep smallholder bisa diterapkan. Karena inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai lokasi dan karakteristik lahan. Selain itu dengan dampak lingkungan yang cenderung rendah karena masih mengadopsi kearifan lokal dan teknologi serta manajemen lahan sesuai kondisi lokal," ujar Dillon di Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Selain itu, pemerintah Jokowi-JK juga harus mengedepankan reformasi agraria sebagai tonggak pembangunan yang tidak pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya.

"Dengan menaruh reforma agraria sebagai tonggak pembangunan dapat mempertahankan aset pertanian dan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat lokal. Hal ini juga memberikan dan memperbesar akses petani miskin pada tanah pertanian. Dan menaikan peran masyarakat adat," jelas Dillon.

Sementara itu, pemerhati pembangunan desa, Prabowo menjelaskan, pentingnya memberikan peranan petani serta masyarakat lokal lebih besar karena telah terjadi ketimpangan aset tanah.

Berdasarkan sensus pertanian 2013, 1,6 persen dari kelompok pemilik tanah yang berahan luas telah menguasai dari separuh lahan yang telah tercatat secara nasional.

"Ketimpangan aset tanah hampir mencapai dua kali dibandingkan dengan ketimpangan konsumsi dan telah meningkat lebih cepat selama 40 tahun terakhir ini. Berdasarkan sensus pertanian 2013, 1,6 persen dari kelompok pemilik tanah yang berahan luas telah menguasai dari separuh lahan yang telah tercatat secara nasional," kata Prabowo.

Karena itu, menurut Prabowo, perlu keseimbangan serta desentralisasi kebijakan ekonomi pertanian, sebagai arah perekonomian Jokowi-JK terutama dalam pembangunan desa harus dikembalikan.

"Kondisi small open economy harus dianggap permanen mensyaratkan pemeliharaan keseimbangan ekonomi antar sektor demi menjaga konsistensi growth, poverty dan equity. Desentralisasi perencanaan dan kebijakan ekonomi pertanian. Pembatasan eksapansi lahan untuk perkebunan, land grabbing, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang ada, serta fokus kepada kualitas pertumbuhan," tutur Prabowo. (Putu M/Ahm)