Menteri Jokowi Rapatkan Barisan Bahas Paket Kebijakan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai turun tangan menggelar rapat beberapa kali untuk membahas soal rupiah dan mendesain paket kebijakan ekonomi untuk kembali menstabilkan kurs.

 

Hari ini (13/3/2015), sejumlah menteri ekonomi Kabinet Kerja merapatkan barisan dengan dengan menggelar rakor perkembangan nilai tukar rupiah serta defisit transaksi ber‎jalan (current account deficit) pukul 10.00 WIB di kantor Kemhttp://www.liputan6.com/dashboard/articles/createenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

 

Dari pantauan Liputan6.com, sudah hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

 

Rencananya juga dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin serta lainnya.

 

Sofyan Djalil sebelum Rakor menyatakan, pemerintah akan merumuskan sejumlah kebijakan ekonomi dalam rangka melakukan reformasi struktural lebih lanjut, seperti insentif yang mendorong ekspor dan sebagainya.

 

"Ada prosedur, produk hukum yang harus diikuti seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, Inpres, Peraturan Menteri dan sebagainya. Karena ini sudah lama diinisiasi dan hari ini kita akan umumkan untuk menjawab pelaku pasar," papar Sofyan.

 

Menurut Sofyan, 8 kebijakan ekonomi yang sudah dirilis Presiden Jokowi baru berupa indikasi. Pemerintah memungkinkan menambah kebijakan lain jika diperlukan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan menstabilkan mata uang rupiah.

 

"Sebanyak 8 kebijakan itu yang sudah diindikasikan. Nanti kita akan bahas lagi, bagaimana mempermudah investasi, insentif yang sudah lama tertunda kita finalkan, mengurangi impor yang nggak perlu, kebijakan anti dumping, meningkatkan penggunaan biodiesel sampai 3 juta ton untuk menghemat devisa, dan efektivitas pemanfaatan rupiah di dalam negeri, insentif reinvestasi," papar dia.

 

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan antara lain :
 
1. Mengeluarkan Peratutan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur fleksibilitas Bea Masuk Anti Dumping Sementara dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara sebagai respon jika terdapat lonjakan impor barang tertentu serta penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengembalian.
 
2. Revisi PP Nomor 52 Tahun 2011 yang dikenal dengan tax allowance untuk mendorong peningkatan investasi langsung baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).
 
3. Mendorong kebijakan peningkatan penggunaan biofuel yang saat ini ditetapkan sebesar 10 persen menjadi lebih tinggi lagi, dengan memperhatikan ketersediaan supply serta kebijakan harga yang kompetitif.
 
4. Keluarnya skema perpajakan khususnya untuk PPN industri pelayaran dalam negeri agar bisa lebih kompetitif.
 
5. Mendorong terbentuknya BUMN reasuransi untuk mengurangi defisit di neraca jasa khususnya asuransi.
 
6. Meningkatkan law enforcement untuk mendorong implementasi Undang-undang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah untuk bertansaksi di dalam negeri.
 
7. Mendukung kewajiban penggunaan Letter of Credit untuk transaksi empat komoditas utama.
 
8. Memperbaiki sistem remitansi untuk memudahkan arus masuk pendapatan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ke dalan sistem perbankan dalam negeri. (Fik/Ahm)