Sukses

Rakor Lanjutan Stabilisasi Rupiah Ramai Dihadiri Menteri Jokowi

Rakor hari ini diagendakan membahas lanjutan perkembangan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan.

Liputan6.com, Jakarta - Setelah sebelumnya rapat koordinasi (rakor) terkait perkembangan nilai tukar rupiah dan defisit neraca transaksi berjalan sepi dihadiri menteri pada Jumat pekan lalu (13/3/2015), rapat lanjutan hari ini (16/3/2015) diikuti lebih banyak menteri Joko Widodo (Jokowi). 
 
Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, pagi ini, rakor yang dimulai pukul 10.00 WIB di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah disesaki sejumlah menteri.
 
Antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. 
 
Selain itu, ada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. 
 
Rakor sebelumnya pada pekan lalu hanya dihadiri 4 pejabat dari belasan menteri yang direncanakan hadir, yaitu, Menko Perekonomian, Menko Maritim, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan.
 
‎Rakor hari ini diagendakan membahas lanjutan perkembangan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan. Termasuk finalisasi 4 poin paket kebijakan ekonomi dalam rangka meredam gejolak kurs rupiah yang sempat menembus angka Rp 13.200 per dolar AS. 
 
Sebanyak 4 paket kebijakan itu adalah, pengenaan bea anti dumping sementara, tax allowance, penggunaan biodiesel meningkat menjadi 15 persen dan pembebasan visa untuk 4 negara. 
 
"Kita hari ini finalisasi 4 kebijakan ekonomi. Rakor ini akan dipimpin Menko Perekonomian," ujar Bambang Brodjonegoro kepada wartawan tanpa menegaskan apakah keputusan paket kebijakan bakal keluar hari ini. 
 
Sementara Yasonna H Laoly saat dikonfirmasi menyatakan, rapat tersebut belum mengetahui payung hukum apa saja yang akan dituntaskan. Namun pemerintah akan fokus pada kebijakan pembebasan visa untuk 4 negara tambahan. (Fik/Nrm)