Kisruh APBD Jakarta, Cermin Buruknya Pengelolaan Anggaran Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah dinilai masih buruk. Pengamat mengemukan, dengan adanya kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) membuka mata masyarakat buruknya perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah tersebut.

"Saya kira melalui Ahok kita melihat keseluruhan pengelola dan perencaanaan anggaran daerah," kata Pengamat Sosial Politik Fachry Ali, di Jakarta, Sabtu (21/3/2015).

Dia mengatakan, kong kalikong anggota dewan bukanlah menjadi rahasia untuk saat ini. Pimpinan daerah yang tidak tegas membuat praktik penyelewengan marak terjadi.

Fachry menegaskan, tindakan yang dilakukan Ahok menjadi tamparan para anggota dewan yang berbuat curang.

"Selama ini mereka adem-ayem saja. Eksekutif mungkin mereka kerjasama. Dengan Ahok mata kita terbuka terhadap perencaan dan pengeloan daerah," imbuhnya.

Padahal,  kanjut dia, pembangunan di Tanah Air bukan hanya tergantung oleh pemerintah pusat.  "Kita punya arah, ke mana arah  perkembangan Indonesia di masa depan. Inti arah di daerah," paparnya.

Pengamat Keuangan Daerah Dadang Suharmawijaya mengatakan, pengelolaan anggaran di daerah mesti terpantau dengan sistem elektronik. Lantaran, dengan sistem tersebut penyalahgunaan anggaran bisa terminimalisir.

"Tak mungkin seorang pejabat menguasi detil. Tidak akan terdeteksi jika tidak pakai e-government," tandasnya. (Amd/Ndw)