Wujudkan Janji Presiden Jokowi, Bappenas Gelar Rakorbangpus 2015

Liputan6.com, Jakarta - Ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengundang investasi dengan nilai besar masih dihantui berbagai permasalahan klasik seperti belum terpenuhinya infrastruktur yang bisa mendukung. Tidak mau terganjal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan rapat koordinasi pembangunan tingkat pusat (rakorbangpus) tahap I 2015.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menuturkan, penyelenggaraan rakor bertujuan untuk menyusun draft Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 dan mengambil tema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkualitas."

Rakorbangpus 2015 tahap I dihadiri pejabat atau Deputi dari Kementerian PPN/Bappenas dan ratusan peserta lainnya. Rapat ini akan membahas RKP 2016 yang menitikberatkan pada koordinasi perencanaan program atau kegiatan dalam rangka merealisasikan janji Presiden terutama sasaran Nawa Cita pada RPJMN 2015-2019. ‎

"Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur termasuk pasokan listrik. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu syarat utama untuk menuju pembangunan berkualitas," ucap dia saat menyampaikan sambutannya di Rakorbangpus, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Pembangunan berkualitas berarti membangun manusia dan masyarakat tanpa memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah, aktivitas pembangunan tidak merusak lingkungan, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekokosistem.

Infrastruktur, lanjutnya, sangat diperlukan terutama mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata dan industri.

"Agenda prioritas di era pemerintahan Jokowi ‎sebagian besar bersifat lintas sektor, lintas kementerian dan lintas wilayah.  Jadi harus ada koordinasi dan pembahasan bersama dalam forum lintas sektor dan lintas Kementerian dan Lembaga supaya tujuan tercapai," tambah Andrinof.

Bagi Kementerian dan Lembaga, dia berharap dapat mendalami sungguh-sungguh agenda prioritas nasional ini, yang meliputi kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, kawasan industri, pariwisata, revolusi mental dan kawasan perbatasan.

Sementara pemerintah daerah diminta dapat mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga di masing-masing wilayah. Termasuk mempersiapkan dukungan kegiatan dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD. (Fik/Gdn)