China Komitmen Dukung Pembangunan Listrik 35 MW

Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke China membawa oleh-oleh bagi perkembangan ekonomi nasional. Presiden China Xi Jinping berjanji untuk mendorong perusahaan-perusahaan raksasa China untuk berinvestasi ke Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menjelaskan, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Presiden Xi Jinping langsung komitmen untuk mendorong investasi China ke Indonesia. Menurut Franky, komitmen tersebut dapat mendongkrak nilai investasi China ke Indonesia yang saat ini relatif rendah jika dibandingkan dengan rencana awal.

"Komitmen yang disampaikan Presiden Xi Jinping sejalan dengan fokus pemerintah yang saat ini berfokus meningkatkan realisasi berbagai komitmen investasi dari China," ujarnya keterangan tertulis di China, Jumat (27/3/2015).

Dalam pertemuan tersebut, China menyatakan akan berinvestasi untuk mendukung pembangunan kawasan industri, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW), pembangunan pelabuhan, pembangunan monorail dan industri maritim. "Melalui komitmen yang disampaikan langsung terhadap Presiden Jokowi, kami berharap realisasi investasi bisa segera terlaksana," lanjutnya.

Data BKPM menunjukkan, rasio investasi China ke Indonesia untuk periode 2005 hingga 2014 hanya sebesar 7 persen, lebih rendah dibandingkan investasi Jepang yang mencapai 65 persen atau Singapura yang tercatat 40 persen.

Menurut Franky, tren rencana dan realisasi investasi modal asing semakin meningkat. Franky optimis hal tersebut dapat dilakukan melihat tren realisasi investasi China yang semakin meningkat.

Dia merujuk data BKPM di mana realisasi investasi China tahun 2014 mencapai US$ 800 juta, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar US$ 297 Juta. Sementara rencana investasi dari China yang sudah masuk ke BKPM per Oktober 2104 hingga  19 Maret 2015 sebesar US$ 13,66 miliar.

Secara khusus, Franky Sibarani juga menggarisbawahi banyaknya proyek infrastruktur yang ditawarkan ke pihak luar negeri dalam pembangunannya. Menurutnya, penawaran investasi tersebut tidak berarti menjual bangsa.

"Dana investasi asing merupakan pelengkap sumber dana pembangunan karena tidak mungkin ditanggung pemerintah, dana pemerintah tidak cukup membiayai keseluruhan proyek infrastruktur yang dibangun. Selain itu dalam pembangunan proyek infrastruktur, BUMN berada di depan. Infrastruktur yang dibangun juga dimiliki Indonesia, tidak dibawa pulang ke luar negeri," tandasnya. (Dny/Gdn)