Menteri Susi: Ada Kapal Bendera RI Tertangkap di Thailand

Liputan6.com, Jakarta Paska pengungkapan kasus perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) Myanmar oleh perusahaan Thailand PT Pusaka Benjina Resources, kini giliran kapal berbendera Indonesia Kunlun ditangkap di perairan Negeri Gajah Putih. Kapal ini mengangkut puluhan ABK asal Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan, pihaknya baru menerima kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand, bahwa Kunlun kapal berbendera Indonesia disita di Phuket atas permintaan Interpool tertanggal 6 Maret 2015.

"Kaptennya warga negara Peru, ada 4 perwira asal Spanyol dan 32 ABK warga negara Indonesia (WNI). Status ABK WNI bisa‎ dipulangkan setelah dokumen diselesaikan," tegas dia saat Konferensi Pers soal Illegal Fishing di kantornya, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Susi meminta kepada KBRI ‎agar turun tangan langsung menyelesaikan persoalan tersebut, dan jangan hanya mengandalkan pemilik kapal. Pasalnya, bisa saja agen berbuat culas dengan tidak memulangkan ABK WNI, tapi justru mengirimkannya ke kapal lain.

Ada kekhawatiran di diri Menteri Susi mengenai kebenaran kapal Kunlun. Meski berbendera Indonesia, dia tidak yakin bahwa kapal tersebut benar-benar milik Indonesia. Sehingga Kementerian Perhubungan, sambungnya, telah memastikan tidak menerbitkan izin tangkap kepada kapal Kunlun.

"Kunlun ini, pernah bernama Black Moon, Galaxy dan Dorita. Kapak tersebut juga pernah memiliki bendera Korea Utara, Tanzania, Panama, Indonesia dan Afrika. Kunlun dan Yongding pernah sama-sama di Australia dan tertangkap kapal Australia, konfrontasi dengan kapal Australia Barat. Mereka terkait Spanish," terang dia.

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, kata Susi, selama ini tertutup rapi, tanpa ada orang yang berani mengungkap secara tuntas. Kapal-kapal asing pun, lanjutnya, mencari berbagai upaya agar tidak mudah terlacak maupun tertangkap meski dengan menggunakan cara kotor seperti suap.

"Contohnya, kapal-kapal Thailand, pakai ABK asal Myanmar menangkap ikan di Indonesia. Tidak punya jaringan di sini, beroperasi di wilayah atau laut terpencil seperti Tanjung Balai, Wanam, Benjina yang tak mungkin sampai tanpa penerbangan perintis. Ini adalah kejahatan yang besar," papar dia.

Untuk itu, Susi mengaku, pihaknya secara tegas dan berkomitmen untuk memerangi illegal fishing bukan hanya karena merugikan perekonomian Indonesia tapi juga menguras pendapatan nelayan karena hasil tangkapan laut sepi lantaran sudah dijarah kapal-kapal asing.

"Ini bukan main-main, kita ingin mengembalikan kehebatan negara Indonesia sebagai negara maritim. Makanya prioritas tahun ini dan tahun depan, ingin memberantas illegal fishing. Misal terbongkarnya kasus Benjina yang ditutupi sejak bertahun-tahun," tandasnya. (Fik/Ndw)