Jokowi Ogah Subsidi Proyek Kereta Shinkansen Jakarta-Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan memberikan subsidi untuk proyek kereta super cepat (high speed railways/HSR) alias Shinkansen rute Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada investor swasta untuk sepenuhnya menggarap proyek tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menuturkan, pembangunan proyek kereta super cepat Jakarta-Bandung masih sangat dimungkinkan. Namun, tapi tidak untuk rute Jakarta-Surabaya. Banyak faktor yang membuat rute Jakarta-Surabaya sulit untuk bisa diwujudkan salah satunya adalah mengenai besaran dana yang harus dikeluarkan.

"Jadi itu bakal dibangun swasta selama menguntungkan buat masyarakat," ungkap dia saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Lebih jauh, Andrinof menegaskan, pemerintah tidak akan mensubsidi pembangunan proyek kelas menengah atas itu. Mengalokasikan anggaran subsidi bagi kereta super cepat, dianggapnya merenggut hak rakyat miskin memperoleh subsidi angkutan umum.

"Kalau kami mensubsidi, sama saja memberi subsidi penumpang pesawat. Itukan proyek untuk masyarakat menengah ke atas. Jangan ambil hak rakyat, karena yang seharusnya disubsidi adalah kereta api commuter line, angkutan umum dan sebagainya," terang dia.

Pemerintah, sambungnya, menyambut baik investor Jepang yang ingin menggarap studi kelayakan atau kajian kereta api super cepat Jakarta-Bandung.  "Nanti kami akan melihat inisiatif itu, apakah sudah mempertimbangkan segala aspek, murah dan menguntungkan buat kita," tandas Andrinof.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan Indonesia tidak membutuhkan kereta super cepat atau Shinkansen dalam waktu dekat ini. Presiden Jokowi diminta fokus membangun dan membenahi infrastruktur kereta api (KA) di Indonesia.

"Kereta super cepat lupakan dulu. Tidak urgent kok, siapa yang bayar nanti, kan tidak ada subsidi dari pemerintah," tegas Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat berbincang dengan Liputan6.com.

Tulus mendesak pemerintahan Jokowi supaya membenahi infrastruktur kereta api di Indonesia yang compang-camping. Membangun jalur KA di daerah Timur Indonesia, di samping proyek tol laut yang sudah digagas selama lima tahun ke depan.

"Benahi infrastruktur KA yang sudah ada, seperti tambah keretanya, perbaiki stasiunnya. KRL juga dibetulin. Itu sudah jauh lebih manusiawi dibanding kereta super cepat yang sifatnya mercusuar policy," jelasnya. (Fik/Gdn)