RI Gandeng Republik Belarus Perkuat Hubungan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan RI menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Keuangan Republik Belarus. Kerjasama tersebut meliputi penguatan bidang yang menjadi tanggung jawab kementerian.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menerangkan, tantangan ke depan untuk sektor keuangan akan semakin berat. Karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan ekonomi yang relevan dengan pengetahuan luas serta analisis mendalam.

"Tantangan yang harus diwaspadai oleh berbagai negara di dunia di antaranya kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan yang diambil dalam upaya mengatasi masalah struktural, fluktuasi harga komoditas, dan risiko aliran balik modal asing yang berdampak terhadap nilai tukar," kata dia, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Penandatanganan kerja sama tersebut ialah pertukaran pandangan pengalaman di berbagai bidang. Adapun poinnya, pertama, peraturan mengenai anggaran, pajak dan kebijakan fiskal. Kedua, pengaturan perpajakan.

Ketiga, peraturan perundangan terkait kawasan bebas bea atau kawasan ekonomi serupa. Keempat, penerbitan obligasi internasional. Kelima, pengalaman terkait kerja sama dengan organisasi internasional.

"MoU ini akan menyediakan landasan yang kuat untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di dalam bidang-bidang tersebut melalui berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola perekonomian," ujar Bambang.

Implementasinya, lanjut Bambang akan ada dua rencana aksi. Pertama, dialog mendalam mengenai kebijakan. Kedua, pertukaran pegawai kedua kementerian.

"MoU ini menjadi batu loncatan bagi kedua negara untuk mengembangkan lebih banyak kerjasama di berbagai bidang," ujar Bambang.

Duta Besar Republik Belarus untuk Indonesia, Vladimir Lopato Zagorsky mengatakan, hubungan antara Indonesia dan Belarus mengalami perkembangan yang cukup tinggi beberapa tahun ini. Dengan kerjasama tersebut diharapkan akan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.

"MoU dimaksud akan melengkapi kerjasama ekonomi yang luas yang telah dimiliki antara kedua negara," tandas Bambang. (Amd/Ahm)