Pergeseran Cilamaya Bukti Komitmen Pemerintah ke Sektor Migas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menjelaskan, langkah pemerintah memutuskan untuk menggeser lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya, Kerawang, Jawa Barat, merupakan salah satu komitmen keberpihakan kepada sektor minyak dan gas. Dengan pergeseran tersebut, anjungan yang dimiliki PT Pertamina (Persero) tidak akan terganggu.

Indroyono menjelaskan, lokasi awal pelabuhan Cilamaya berdekatan dengan anjungan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dimiliki oleh Pertamina. "Pemerintah pastikan penyaluran BBM tidak terkendala maka Cilamaya digeser ke timur," ujarnya saat membuka Indonesia SCM Summit 2015 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Dia menjelaskan, di lokasi semula, sebenarnya pemerintah telah menyiapkan koridor aman agar tidak mengganggu anjungan milik Pertamina. Namun perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memandang koridor yang telah disiapkan kurang lebar.

"Jadi anjungan milik Pertamina mencapai 80 titik lebih, Pertamina berharap koridornya bisa 10 kilometer (km), 5 km ke barat dan 5 km ke timur. Tapi yang disiapkan koridor 4 km, 2 km ke barat dan 2 km ke timur," jelas Indroyono. 

Karena koridor yang disiapkan masih belum mencukupi, pemerintah memutuskan untuk menggeser lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya. "Makanya dicari ke timur yang bisa koridornya 10 km," lanjut dia.

Indroyono menyatakan, dengan digesernya lokasi pembangunan pelabuhan ini menunjukan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi migas di dalam negeri. "Ini komitmen pemerintah untuk mendukungan kegiatan migas hulu memang selalu kami prioritaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan, pemerintah sedang mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan pelabuhan baru. Hal itu untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. "Cilamaya batal dan digeser ke timur. Batal karena itu ada jaringan minyak, rig dan jaringan pipa gas. Tapi belum ada studi yang timur itu. kami harus dari awal lagi," ujarnya.

Keputusan pembatalan Pelabuhan Cilamaya diambil setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan langsung di lokasi pengeboran Pertamina di kawasan industri Karawang dan proyek pembangunan Cilamaya. Jusuf Kalla beralasan, pembangunan pelabuhan membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Namun untuk kilang minyak dan gas juga membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi.

Pemerintah saat ini tengah mencari lokasi pas dengan lebar koridor 10 kilometer (km). "Di Timur Cilamaya supaya kapal kontainer ukurang 200 ribu ton hingga 300 ribu ton bisa lewat. Dan ini akan terkoneksi dengan jalan tol sehingga tidak mengganggu area sawah sebab dibangun lepas pantai," jelas Indroyono.
 
Pemerintah yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Perhubungan, BPPT dengan koordinasi oleh Menko Kemaritiman serta Menko Bidang Perekonomian sedang membuat kajian atau studi untuk pelabuhan baru pengganti Cilamaya. "Kajiannya sudah mulai bergerak dari sekarang. Nanti diusahakan segera selesai sehingga investor bisa melihat hasil kajian yang baru," papar Indroyono.