Liputan6.com, Jakarta -
Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat pengangkatan wajib mengucap sumpah jabatan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Rupanya tulisan atau teks sumpah ini dianggap berat bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil.Â
Â
Hal ini disampaikannya saat melantik enam pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Â
"Sumpah ini berat, mau diganti. Harus diubah bikin teks sumpah yang rasional. Sumpah itu membuat orang terkutuk. Mungkin saja orang yang bikin ini terlalu jujur dan nggak berpikir dampaknya," kata Sofyan.Â
Â
Dia menyoroti, isi sumpah PNS membawa Tuhan, seperti tidak memberi atau menerima suatu apapun juga, tidak akan menerima hadiah pemberian yang diketahui mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS dan kalimat lain.Â
Â
"Saya khawatir PNS bersumpah karena terpaksa. Karena dengan sumpah ini, kalau saya pergi ke pesta pernikahan, diajak makan, itu artinya saya melanggar sumpah. Menerima pulpen dengan harga murah pun tidak boleh," jelasnya.Â
Â
Redaksional sumpah tersebut, ditegaskan Sofyan Djalil harus diubah. Namun bukan berarti membenarkan korupsi. Hanya saja diubah bahasa sumpah.
Â
"Paling penting jangan korupsi, melakukan pelanggaran. Ini perlu dipikirkan supaya sumpah jadi lebih rasional. Karena melanggar sumpah risikonya besar, sebab bersumpah atas nama Tuhan," ujar dia. (Fik/Nrm)