Sukses

RI Bakal Punya 2 Bank Infrastruktur, Ini Kata Kepala Bappenas

Prioritas pembangunan infrastruktur di Tanah Air akan semakin muda terwujud dengan kehadiran dua bank infrastruktur.

Liputan6.com, Jakarta - Prioritas pembangunan infrastruktur di Tanah Air akan semakin muda terwujud dengan kehadiran dua bank infrastruktur. Satu bank bersifat konvensional dan satu lagi berbasis syariah yang khusus membiayai proyek-proyek infrastruktur skala kecil sampai besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengatakan, pembentukan bank infrastruktur syariah tidak terlepas dari adanya kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan memanfaatkan instrumen surat utang berbasis syariah.

"Ada bank infrastruktur umum dan syariah. Muncul ide mendirikan bank infrastruktur syariah untuk merespons kebutuhan karena ada pengguna dan pasarnya. Mereka lebih suka pakai skema syariah," ujar dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Perbankan ini, kata Andrinof akan fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur termasuk dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Artinya peminjam dana dari bank infrastruktur syariah, sambungnya bisa berasal dari korporasi.

"Kalau mereka enggak sanggup, tapi punya rencana membangun infrastruktur dan butuh pembiayaan, bisa ke bank infrastruktur umum atau syariah," terang dia tanpa membeberkan proyek infrastruktur yang prioritas didanai perbankan tersebut.  

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brojonegoro menuturkan, potensi sukuk atau surat utang syariah dalam pemerataan investasi dan pendanaan proyek infrastruktur sangat besar.

"Indonesia sedang berjuang atau bersaing menjadi tuan rumah dari institusi baru, yakni Islamic Investment Infrastructure Bank atau bank berbasis syariah," katanya.

Padahal pemerintah juga akan membentuk bank infrastruktur dari pengalihan aset Pusat Investasi Pemeritah ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Lebih jauh dijelaskan Bambang, konsep bank infrastruktur syariah Indonesia sama seperti Islamic Development Bank (IDB). Namun perbedaannya, sambung dia, IDB membiayai berbagai proyek seperti manufakturing, kesehatan dan lainnya. Sementara China, memiliki Asian Infrastructure Islamic Bank.  

"Sedangkan bank infrastruktur syariah di Indonesia bukan saja untuk mendanai proyek-proyek islami atau infrastruktur general, dan siapa saja boleh meminjam. Instrumennya pakai sukuk supaya sukuk makin kuat sebagai alternatif pembiayaan," papar Bambang.

Dengan bank infrastruktur syariah, tegas dia, isu batasan pembiayaan infrastruktur di dunia akan sirna. Sehingga pemerintah ke depan dapat mendukung target ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan berbasis syariah. Sayang, Bambang belum membocorkan kapan pembentukan bank infrasruktur syariah di Indonesia.

"Kita baru akan mendirikan, supaya jadi tuan rumah dan menjadi negara terkemuka dari sisi pembiayaan syariah, khususnya di sukuk.Kita sudah punya sukuk global, ritel, dan nanti punya bank infrastruktur berbasis sukuk berskala global," cetus Bambang.   (Fik/Ndw)