PT Taspen Tak Keberatan Bayarkan Pensiun PNS Sekaligus

Pemerintah sedang mengkaji untuk membayar uang pensiun pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus di masa awal pensiunnya (fully funded). Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro mengatakan, pihaknya tak keberatan atas kebijakan tersebut. 

 

"Jadi ini berada pada kewenangan pemerintah, yang kami kelola ada dua asuransi tunjangan hari tua (THT) dan sebagai pembayar pensiun bulanan," kata dia di Jakarta, Jumat (17/4/2015).

 

Dia mengatakan, untuk langkah tersebut tentu akan berdampak pada kinerja perseroan. Taspen, juga akan melakukan persiapan atas pembayaran pensiun modal sekali bayar.

 

"Pasti ada pengaruh, kami melihat kalau kata orang mengintip mau dibawa kemana program pensiun. Kami mempersiapkan," tambahnya.

 

Namun begitu, dia menuturkan kebijakan tersebut akan meringankan kerja pemerintah. Lantaran, dengan pembayaran sekali pemerintah tak lagi terbebani dalam pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

 

"Iya, jangka panjang program pensiun tidak akan jadi beban APBN tapi tentu ada skala prioritas pemerintah.  Ini dijadikan prioritas, kita lembaga menjadi mitra pemerintah tinggal menunggu," jelas dia.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi pernah menyatakan jika pembayaran pensiun sekali diberlakukan dapat memicu kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

 

"Kekhawatiran saya, orang nanti jadi sangat konsumtif‎, kalau uangnya habis hidupnya bagaimana? Nanti malah justru menambah angka kemiskinan," kata Yuddy saat berbincang dengan Liputan6.com.

 

Yuddy menilai selama ini para PNS di Indonesia dididik hanya untuk bekerja sebagai birokrat di instansi atau lembaga pemerintahan. Tidak ada bekal untuk menjadi seorang entrepreneur.

 

Secara pribadi, dirinya mengaku tidak setuju dengan apa informasi apa yang berkembang di masyarakat mengenai skema pembayaran dana pensiun tersebut.

‎

Yuddy menegaskan, hingga kini pemerintah tidak pernah punya rencana untuk mengubah skema pembayaran dana pensiun tersebut. Karena skema yang sekarang ini adalah skema paling tepat.

 

"‎Saya malah bingung sekarang malah meributkan pensiun mau dihapuskan, padahal pemerintah tidak ada rencana menghapuskan uang pensiun," tegas Yuddy. (Amd/Nrm)