Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengimbau kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah agar tidak mengurangi penjualan Premium, saat produk bahan bakar minyak (BBM) baru berlabel Pertalite dipasarkan pada Mei 2015.
"Catatan pasokan Premium tidak boleh terganggu. Jangan dikurangi dan dipersulit," kata Kardaya di Jakarta, Senin (20/4/2015).
Menurut Kardaya, jika hal tersebut terjadi maka akan mempersulit masyarakat untuk mendapat Premium sehingga kehadiran Pertalite malah menambah beban masyarakat, yang terpaksa membeli Pertalite dengan harganya lebih mahal karena pasokan Premium dikurangi.
"Jangan sampai Premium disedikitkan sehingga rakyat susah membelinya," ungkapnya. sehingga terpaksa produk baru," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pertamina dan Pemerintah harus memperhatikan kemampuan rakyat dalam membeli BBM. Sehingga tidak ada kekacauan.
"Dalam kebijakan BBM tidak boleh memberatkan rakyat. Kemampuan rakyat beli harus diperhatikan," pungkasnya.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya menginginkan Premium hilang kurang dari dua tahun, dengan dipasarkannya Pertalite.
Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.
Menurut Sudirman, pemasaran Pertalite dapat mempercepat penghilangan Premium, ia menginginkan lebih cepat dari target pemerintah.
"Kita berikan waktu paling lama 2 tahun. Syukur-syukur sebelum dua tahun RON 88 sudah diganti," pungkasnya. (Pew/Ndw)