Soal Pendanaan, ASEAN Bisa Andalkan AIIB

Liputan6.com, Jakarta - Menyambut terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini, berbagai negara di kawasan tersebut aktif membangun berbagai infrastruktur demi mengundang lebih banyak investasi nantinya. Sejauh ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai negara-negara ASEAN masih bisa mengandalkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pendanaan proyek infrastruktur.

Bank yang diinisiasi China itu kini telah berhasil mengundang 57 negara untuk bergabung sebagai anggota. "Untuk pendanaan, di ASEAN sudah ada bank infrastruktur versi sendiri yaitu AIIB, bukan Asian Development Bank atau World Bank. Alasan bergabung dengan AIIB, karena saya melihat kebutuhan dana infrastruktur ke depan akan terus melonjak," terangnya saat menjadi pembicara di sesi diskusi dalam acara World Economic Forum on East Asia 2015 di Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Bambang menilai, lonjakan kebutuhan pendanaan infrastruktur ASEAN belum tentu dapat ditangani Bank Dunia atau Asian Development Bank. Menurut Bambang, peran AIIB kali ini harus dimanfaatkan dengan baik mengingat keinginannya untuk terlibat dalam pembangunan di ASEAN. "Kami sekarang sedang bernegosiasi agar AIIB dapat memiliki standar seperti Bank Dunia secara struktural," ungkap Bambang.

Dia mengatakan, dalam salah satu pertemuan, Presiden Bank Dunia bahkan menyatakan keberaniannya untuk bekerjasama dengan AIIB. ADB juga berkomitmen untuk saling melengkapi dengan AIIB guna mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

Di dalam negeri, Indonesia juga akan membentuk sebuah lembaga pembiayaan khusus untuk pembangunan infrastruktur. Bank infrastruktur tersebut nantinya bisa mendanai proyek-proyek infrastruktur hingga Rp 150 triliun hanya dengan suntikan modal Rp 25 triliun.

Bambang mengatakan, infrastruktur ke depan merupakan lahan investasi menarik bagi penanam modal asing mapun domestik. Tidak melulu pada sektor manufaktur, jasa, dan ritel. Sebab, banyak proyek infrastruktur besar di Indonesia yang membutuhkan peran serta swasta dan lainnya.

"Bank Infrastruktur bukan mengumpulkan deposit dari masyarakat, tapi sumber dananya dari obligasi. Obligasi ini setara dengan obligasi pemerintah. Juga mengelola dana idle yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dana haji," ujar dia.

Bank infrastruktur yang merupakan hasil peleburan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus aktif membiayai proyek energi terbarukan. (Sis/Gdn)