Sukses

Ini Alasan Menkeu Percepat Penarikan Utang Luar Negeri

Bappenas menyatakan daftar rencana pinjaman luar negeri pemerintahan Jokowi sepanjang 2015 hingga 2019 mencapai US$ 34 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa pemerintah akan mempercepat penarikan utang luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi dari pemerintah.

"Emang front laoding kami lakukan strategi itu," ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (21/4/2015). Bambang menjelaskan, hal ini dilakukan untuk mencegah Indonesia berhadapan dengan kemungkinan naiknya suku bunga Amerika Serikat (AS) oleh The Fed.

"Front loading ini untuk mencegah kemungkinaan peningkatan suku bunga di AS pada semester dua," lanjutnya.

Bambang juga memastikan bahwa strategi ini tidak akan menyalahi aturan yang ada dan tidak berpotensi memperlebar defisit anggaran negara. Selain itu, percepatan ini dilakukan agar bisa secepatnya membiayai proyek-proyek penting pemerintah seperti dalam sektor infrastruktur.

"Jadi kalau kita mencari utang dari market itu sebaiknya dilakukan sebelum kejadian itu. Itu udah sesuai dengan strategi kita. (Pelebaran defisit) tidak ada, pokoknya kami tetep sesuai APBN-P," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan bahwa pemerintah akan mempercepat realisasi penarikan utang luar negeri. Hal ini dilakukan untuk membiayai proyek prioritas terutama di sektor infrastruktur. “Realisasi pinjaman luar negeri dipercepat supaya proyek-proyek segera bergerak,” kata Sofyan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimoeljono menambahkan, bahwa semua pengadaan untuk program strategis Kemenpupera pada tahun 2015 ini sudah dilakukan melalui mekanisme lelang elektronik (e-procurement).

Lelang tersebut telah mencapai 9.850 paket atau mencapai 71,69 persen dari total 13.739 paket atau bernilai sekitar Rp 59,9 triliun atau 77,38 persen dari total Rp 77,4 triliun pagu.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan daftar rencana pinjaman luar negeri pemerintahan Jokowi sepanjang 2015 hingga 2019 mencapai US$ 34 miliar yang mayoritas akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur. (Dny/Gdn)