Pembangkit Listrik 2.000 MW Dibangun di Banten

Citizen6, Tangerang: Gardu Induk Lontar ke Gardu Induk Tangerang Baru yang menyalurkan tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Banten 3 x 315 MW dan mampu memasok listrik sekitar 300 MW ke daerah Jakarta. (Pengirim: Agus Trimukti)

Liputan6.com, Serang - PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2.000 megawatt (MW) di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Langkah itu dilakukan untuk menambah pasokan listrik Jawa-Bali

"PT PJB merupakan anak perusahaan PLN akan menjadi investor strategis untuk pengembangan PLTU Jawa 7," kata Direktur SDM dan Administrasi PJB, Tri Laksito Sunu, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (22/4/2015).

Pembangkit listrik ini masuk ke dalam pembangkit PLTU Jawa 7 yang merupakan bagian dari program penambahan kapasitas pembangkit 35 ribu
MW yang dicanangkan pemerintah.

Dengan dibangunnya pembangkit listrik ini diharapkan mampu mengurangi beban PLN karena mengurangi biaya produksi. Sebab, pembangkit listrik
ini akan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.

"Dengan PLTU ini, PLN diharapkan dapat menurunkan subsidi listrik karena turunnya biaya produksi dengan batu bara yang lebih murah dibanding dengan menggunakan bahan bakar minyak," terangnya.

Proses pembangunan PLTU dijadwalkan bakal dimulai pada semester I 2016 dan beroperasi pada 2020 yang akan menghabiskan biaya sekitar US$ 2
miliar atau mencapai Rp 26 Ttiliun.

Pemerintah Provinsi(Pemprov) Banten berharap agar pembangunan PLTU di wilayahnya, bisa berdampak baik bagi pembangunan ekonomi masyarakat di
tanah jawara. Sehingga, perekonomian warga Banten dapat terangkat dengan adanya pembangunan PLTU tersebut.

"Harus banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, masyarakat harus diberdayakan dan juga dilibatkan dalam pembangunannya," kata Pelaksana
Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno.

Rano menegaskan agar PT PJB melengkapi seluruh persyaratan dalam membangun PLTU tersebut agar tak terjadi permasalahan di tengah-tengah mayarakat.

"Masalah di masyarakat pasti akan timbul, tinggal bagaimana melakukan pendekatannya saja, yang pasti sosialisasi dan masukan dari masyarakat
dan pemerintah harus di akomodir," tegasnya. (Yandhi/Ndw)