Sukses

RI Tegaskan Tak Mau Didikte Bank Dunia

Pemerintah menegaskan enggan mengandalkan bantuan dari Bank Dunia (World Bank) untuk finansial investasi hijau.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia membuka lebar masuknya bantuan keuangan dari asing sebagai langkah memacu investasi hijau atau ramah lingkungan.

Namun pemerintah menegaskan enggan mengandalkan bantuan dari Bank Dunia (World Bank) untuk finansial investasi hijau.

"Jangan salah mengerti, bukan berarti pemerintah nggak welcome dengan dukungan finansial dari pihak asing lain, kecuali negara maju. Bukan begitu, misalnya dari Bank Dunia meskipun bunga yang mereka tawarkan murah cuma 0,5 persen. Hanya saja kita nggak mau didikte," tegas Kepala Staf Kepresidenan RI, Luhut Panjaitan di acara Tropical Landscape Summit di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Alasannya, Indonesia merupakan negara berdaulat. Tapi bukan artinya negara ini menolak bantuan keuangan dari pihak asing.

Sebab, Indonesia berpotensi menjadi negara maju dalam kurun waktu ke depan. Salah satunya dengan investasi hijau, antara lain mengurangi emisi seperti yang ditargetkan sebesar 26 persen.

"Pemerintah sudah berkomitmen insentif investasi hijau untuk sektor-sektor tertentu. Aksi paling jelas minta masyarakat nggak buang sampah seenak perutnya, teknologi tua jadi limbah banyak, industri pulp nggak hanya memotong pohon. Kita nggak akan menolerir yang tidak lakukan investasi hijau karena bisa membunuh generasi kita," jelas dia.

Luhut menuturkan, kesehatan warga di Indonesia semakin rawan karena ada dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah ingin menekan imbas negatif dari hal ini lewat investasi hijau dan pemberian insentif tax allowance.

Senada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku, pemerintah ingin memacu peningkatan investasi hijau sebesar 20 persen per tahun dari realisasi 33 persen sepanjang lima tahun terakhir.

"Ada Peraturan Kepala BKPM perizinan memperoleh tax allowance nggak boleh lebih dari 50 hari. Mulai dari BKPM, lalu nanti akan ada keputusan yang diberikan oleh pemerintah," cetus Franky. ‎(Fik/Nrm)

Video Terkini