Pemerintah Diminta Tak Fobia Jika Buruh Gelar May Day

Liputan6.com, Jakarta - Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu meminta pemerintah tak mengkhawatirkan atas rencai aksi buruh yang digelar pada 1 Mei terkait Perayaan Hari Buruh (May Day).

Buruh menegaskan jika aksi yang akan mereka gelar dalam rangka memperingati Hari Buruh hanya sebagai ungkapan aspirasi.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, kendati merupakan aksi rutin pemerintah seharusnya tak terlalu khawatir.

"Jokowi, Ahok Kapolri tak perlu fobia, kepada masyarakat yang merayakan bersama buruh, perjuangan buruh untuk masyarakat," kata dia di Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Begitu juga dengan masyarakat, dia berharap tidak terprovokasi dan menganggap aksi buruh merupakan aksi yang salah. "Masyarakat jangan terprovokasi isu pemerintah, aparat kemanan, adalah aksi yang salah atau aksi yang brutal," paparnya.

Sementara Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi memastikan akan menurunkan 100 ribu massa pada May Day nanti.

Dalam tuntutannya, KSPI mendesak pemerintah untuk menaikkan UMP/UMK sebesar 32 persen. Hal tersebut dengan menimbang perubahan komponen hidup layak (KHL) dari sebelumnya 60 item menjadi 84 item.

Buruh juga menolak rencana sistem pengupahan 5 tahun sekali. "Agar upah bisa sejajar Filipina, Malaysia, Thailand Rp 3,6 juta sampai Rp 4 juta. Kami menolak politik upah murah yaitu kebijakan kenaikan berbasis 5 tahun sekali yang digaungkan Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Perekonomian," kata dia.

Pihaknya juga mendesak jaminan pensiun wajib pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60 persen hingga 75 persen gaji terakhir. Tak sekadar itu buruh meminta pemerintah juga menambah anggaran jaminan kesehatan Rp 30 triliun dari APBN.

Satu hal yang terpenting, KSPI meminta pemerintah untuk tidak melepas harga BBM, Elpiji, tarif listrik sesuai mekanisme pasar. "Soal  ke pengelolaan minyak agar buruh menikmati kekayaan alam sendiri," tutupnya.(Amd/Nrm)