Kemenkeu Minta Tambahan PMN Rp 13,16 Triliun di 2016

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 untuk diserahkan finalisasinya pada Mei mendatang. Namun beberapa lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusulkan untuk mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2016.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto mengungkapkan, suntikan modal tahun depan untuk lembaga di bawah Kemenkeu sudah tersusun. Totalnya mencapai Rp 13,16 triliun untuk lembaga tersebut.

"Untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ada tambahan PMN Rp 5 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp 5 triliun, Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun, Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) dan Geodipa Rp 1,16 triliun," jelas Hadiyanto di Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Menteri BUMN, Rini Soemarno terlihat berbincang saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015). Rini meminta izin penambahan modal untuk Adhi Karya, Waskita Karya dan Aneka Tambang (Antam). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Sementara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikatakan dia, Kemenkeu masih menunggu perhitungan dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Pasalnya saat ini, kebutuhan PMN untuk perusahaan pelat merah sedang diitung secara rinci.

"BUMN masih menghitung kebutuhan BUMN apa saja yang bakal dapat PMN dan prioritasnya untuk apa. Tentu perhitungan itu harus diusulkan ke Kemenkeu. Kita juga akan menguji rencana bisnisnya," cetus dia. (Fik/Ndw)

PMN
Organisasi
PMN adalah singkatan dari Penyertaan Modal Negara.
Lihat Selengkapnya
PMN
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu