Program Sejuta Rumah Hanya Antisipasi Hari Buruh?

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengendus "aroma" kurang mengenakkan dari program sejuta rumah yang telah dimulai peletakan batu pertamanya pada Rabu 29 April 2015 atau dua hari menjelang Hari Buruh Internasional (May Day).

"Di acara groundbreaking aromanya bukan masalah perumahan, tapi lebih ke antisipasi May Day," sindir Ketua Umum APERSI, Eddy Ganefo saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (1/5/2015).   

Saat seremoni groundbreaking program sejuta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk pembangunan rumah susun sewa bagi para pekerja atau buruh di Ungaran, Jawa Tengah dihadiri Presiden Jokowi, Menteri PU Pera Hadi Muljono, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo absen saat pencanangan program tersebut. Padahal kata Eddy, kehadiran kedua menteri itu sangat ditunggu mengingat akan ada penandatanganan perjanjian (Memorandum of Understanding/MoU) terkait permasalahan lahan dan perizinan.

"Tadinya mau MoU antara Mendagri, Menteri ATR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) soal tanah dan izin, tapi Mendagri dan Menteri ATR tidak datang. Masalah perumahan adalah perizinan dan pertanahan," keluh dia.

Eddy menjelaskan, belum lagi masalah lain soal penambahan dana subsidi bunga yang tak kunjung ditandatangani kebijakannya. Kepastian dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun masih diawang-awang.

"Anggaran FLPP belum ada. Baru Rp 5,2 triliun dari yang seharusnya Rp 52 triliun untuk 500 ribu unit rumah. Itu artinya program sejuta rumah tidak serius," cetus Eddy. (Fik/Ahm)