JK: Keberadaan KUR Mutlak

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus dipertahankan. Langkah tersebut dilakukan agar usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri bisa ditingkatkan. Sebelumnya, KUR sempat dihentikan karena rasio angka kredit bermasalah cukup tinggi.

"KUR untuk menjaga keadilan sosial masyarakat sehingga UKM bisa ditingkatkan. Itu mutlak. Beberapa bulan lalu KUR yang merupakan inti daripada kredit usaha rakyat itu dihentikan, oleh karena itu kami harus tekankan sekali lagi ini harus betul-betul sampai di masyarakat kecil," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (4/5/2015).

"Di samping itu bunganya harus lebih turun supaya jangan bunga UKM itu lebih tinggi daripada kredit besar. tapi namun demikian Pemerintah juga harus menjamin dananya itu baik, atau subsidi bunganya kami Pemerintah harus siapkan," tambah dia.

Penyaluran KUR ini, lanjut JK, masih menunggu Perpres. jusuf Kalla juga meminta agar nilai KUR saat ini lebih tinggi dari sebelumnya.

"Harus lebih tinggi, kalau dulu kan Rp 500 juta. Ya jangan Rp 25 miliar itu berarti hanya kredit mikro namanya, ya tidak boleh, ini harus lebih tinggi," tegas dia.

Penyaluran KUR akan dilakukan oleh bank-bank yang sudah ditunjuk pemerintah. Pemerintah pun sudah siap mengambil risiko bila terjadi kredit macet dari KUR.

"(Kredit macet) kan dijamin pemerintah kreditnya itu. jadi kan lewat Askrindo dan Jamkrindo itu dijamin. kalau pun ada macet ya itu risiko Pemerintah," tandas JK.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menurunkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penurunan target ini disebabkan oleh tinggi kredit macet atau non performing loan (NPL). "NPL kemarin kan besar. Sekarang makanya difokuskan," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menangah (UKM) AA Gede Ngurah Puspoyoga.

Sementara itu, Puspoyoga menyatakan pemerintah bakal menggulirkan program KUR pada 10 Maret 2015. Penyaluran KUR difokuskan untuk sektor pertanian dan nelayan. Lebih lanjut, plafon kredit yang ditentukan maksimal Rp 15 juta tanpa agunan.

Kemudian,  untuk pelaksana KUR ini dia mengatakan  telah menunjuk perusahaan BUMN yakni Askrindo dan Jamkrindo sebagai pelaksana. Lalu, tiga bank pelat merah seperti Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri.

Dia mengaku optimis, perusahaan yang telah ditunjuk mampu menjalankan tugas ini secara baik. "BRI itu punya 10 ribu cabang di Indonesia," katanya. (Silvanus Alvin/Gdn)