Pesan Mantan Dirut RNI: Jangan Biarkan Intervensi Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ismed Hasan Putro telah diberhentikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Ismed mengaku, langkah pemberhentian tersebut sudah sesuai targetnya, dimana dia ingin menjabat hanya 3 tahun hingga 4 tahun saja dari saat diangkat pada 2012.

Ismed pun meninggalkan pesan kepada karyawan RNI dan juga kepada penggantinya nanti. Pesan utamanya, dalam menjalankan bisnis, seluruh jajaran direksi dan karyawan diharapkan tidak mudah untuk diintervensi.

"Tetap agar proses bisnis di RNI mengikuti praktek Good corporate governance (GCG), jangan biarkan intervensi politik yang bernuansa kick back dan koruptif menjadi budaya yang dilegalkan‎," kata Ismed saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (7/5/2015).

‎Tak hanya itu, dirinya juga memohon kepada Dewan Komisaris dalam menentukan calon penggantinya dapat diperketat, sehingga dapat menghasilkan pimpinan yang lebih baik dan memiliki integritas tinggi. "Pemegang saham sebaiknya memilih Direksi yang amanah dan berkomitmen membawa RNI lebih baik," tegasnya.

Seperti diketahui, Ismed merupakan salah satu sosok CEO BUMN yang cukup mengundang perhatian banyak pihak. Di tahun pertama masa jabatannya, dirinya pernah mengaku diminta upeti oleh anggota DPR. Dia mengatakan bahwa praktik upeti tersebut sudah lazim dilakukan di DPR hanya saja menurutnya sering ditutup-tutupi.

Mendengar hal itu, beberapa anggota DPR pun meradang. Bahkan saat‎ DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada April 2013, Ismed dikeluarkan dari ruangan oleh para anggota Komisi VI DPR RI.

Tidak hanya itu, belakangan dengan adanya penurunan harga beras produksi dalam negeri, Ismed menuding kebijakan pemerintah terkait impor gula rafinasi menyebabkan industri gula dalam negeri gulung tikar.Dia meminta kepada pemerintah untuk menghentikan impor gula rafinasi tersebut demi menjaga kesejahteraan para petani tebu dan produsen gula nasional.

Namun kenyataannya hingga saat ini pemerintah tak mengabulkannya. Justru sebaliknya, pemerintah meminta RNI untuk membangun pabrik gula rafinasi. (Yas/Gdn)