Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Perlu Perkuat Koordinasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak ragu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya pada tim ekonomi pemerintah.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan kecakapan yang ditunjukkan oleh tim ekonomi di dalam Kabinet Kerja dinilai masih belum sesuai dengan harapan. "Kecakapan tim ekonomi ini menjadi persoalan," ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Enny menilai, selama ini tim ekonomi Jokowi tidak mempunyai kalkulasi kebijakan ekonomi yang tepat untuk diterapkan. Akibatnya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan malah berdampak negatif pada masyarakat.

"Ketidakadaan kalkulasi kebijakan ekonomi, ini malah memukul daya beli masyarakat. Kemudian memasang target ambisius," lanjutnya.

Dia mengakui, proses transisi pemerintah turut menyumbang perlambatan ekonomi pada kuartal I lalu. Namun hal tersebut harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Badan Pusat Statisitik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015 mencapai 4,71 persen secara tahunan (year on year/yoy), atau turun dibandingkan kuartal I 2014 sebesar 5,21 persen.

"Memang ada transisi pemerintah, berimplikasi pada perubahan kabinet dan monemklatur. Tapi ini menunjukkan koordinasi lemah dan leadership lemah," kata dia.

Enny juga meminta pemerintah tidak hanya sibuk mencari kambing hitam yang bisa disalahkan untuk menyikapi perlambatan ekonomi ini.

"Pemerintah malah mencari kambing hitam, bahwa negara lain lebih rendah dari Indonesia. Harusnya pemerintah cari solusi, bukan sebut karena Amerika Serikat saja," tandasnya. (Dny/Ahm)