Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam penyediaan fasilitas kredit kepada nasabah PNM yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Direktur Bisnis Banking II BNI, Sutanto mengatakan, sinergi antara BNI dan PNM sebenarnya telah berjalan sejak 2007 melalui program penyaluran kredit. Kerja sama ini terus ditingkatkan dengan aliansi strategis penyaluran kredit komersial yang digunakan untuk pembiayaan pelaku UMKM. Saat ini total kredit BNI melalui PNM mencapai Rp 880 miliar.
"Dengan kerja sama ini, ada penyaluran kredit tambahan modal kerja sebesar Rp 750 miliar kepada PNM dan akan memperluas jangkauan layanan BNI, khususnya kepada pelaku UMKM," ujarnya di Wisma BNI 46, Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Sutanto mengungkapkan, hingga Maret 2015, BNI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM mencapai Rp 39 triliun. Kredit ini sebagian besar disalurkan untuk mitra BNI yang sudah mengembangkan bisnis yang feasible dan bankable, baik melalui penyaluran langsung ke pelaku UMKM atau kerja sama strategis dengan lembaga keuangan bank dan non bank.
Khusus kerja sama pola linkage dengan lembaga keuangan, BNI telah menyalurkan kredit melalui 3.450 lembaga keuangan, dengan baki debit mencapai Rp 4,4 triliun per 30 Maret 2015.
"Dengan sinergi BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah yang bermanfaat, bukan hanya bagi ke dua institusi tapi juga untuk mempercepat pertumbuhan bisnis UMKM," tandasnya.
Sektor UMKM memang sedang menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, sektor tersebut bisa bertahan di saat krisis. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menyinergikan pembinaan wirausaha atau usaha Kecil Menengah (UKM) di berbagai lembaga.
Saat ini, Kementerian KUKM telah meminta data ke 23 lembaga pemerintah yang memiliki program pembinaan wirausaha atau UKM dan telah terkumpul sekitar 42 juta informasi tentang pelaku UKM di Indonesia.
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, AA Gede Ngurah Puspayoga, pembinaan UKM saat ini tidak hanya berada di Kementerian KUKM tetapi tersebar di berbagai instansi. Padahal untuk mengoptimalkan pengembangan UKM perlu sinergi pembinaan agar lebih terarah dan efektif.
"UKM sebagai embrio wirausaha harus disinergikan pembinaannya dan tidak jalan sendiri-sendiri di setiap instansi,” kata Puspayoga. Data yang terkumpul dari berbagai instansi akan terus di validasi sehingga pemerintah memiliki data yang akurat tentang jumlah UKM di Indonesia. Dengan akurasi data diharapkan program-program pengembangan dapat lebih optimal. (Dny/Gdn)
Tingkatkan Penyaluran Kredit Bagi UMKM, BNI Gandeng PNM
Kementerian KUKM telah meminta data ke 23 lembaga pemerintah yang memiliki program pembinaan wirausaha atau UKM.
Advertisement