Menteri Yuddy: Masalah Kepegawaian Jadi Urusan Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menilai masalah kepegawaian merupakan masalah bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluaran kepala daerah terkait dengan otonomi daerahnya.

Sebab itu, dia meminta masalah kepegawaian harus dibicarakan secara sportif antara kepala daerah, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pemerintah pusat agar dapat mengelolanya dengan baik.

“Kata kuncinya ialah pengendalian dan penghimpunan yang sistematis. Kalau tidak ada pengendalian dan penghimpunan yang sistematis, maka pertumbuhan aparatur sipil negara tidak dapat diukur,” ujar Yuddy, Sabtu (9/5/2015).

Menurut dia, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditata bila melihat formasi yang kurang. Selain itu, perekrutan SDM harus lebih selektif dan semua tanpa terkecuali, harus melalui proses seleksi yang ada.

Pengembangan karir juga dinilai tidak kalah penting ketika sudah menjadi salah satu aparatur sipil negara, seperti di Papua.

“Dengan otonomi khusus, maka pendekatan juga khusus untuk menentukan kebijakan yang lebih baik dalam hal kepegawaian. Untuk kriteria, silahkan dirumuskan masing-masing, jadi ke depan tidak perlu ada hal yang diperdebatkan lagi. Setelah dirumuskan, barulah dikirimkan kepada kami,” jelasnya.

Pasalnya, dia menilai, daerah-daerah di Papua banyak yang tidak mengumumkan hasil dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) karena minimnya kelulusan putra-putri asli Papua.

Selain itu, khusus Tenaga Honorer Kategori II (THK II) di Papua diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengajukan formasi sendiri ke Kementerian PANRB. Apakah hanya TH K-2 saja, atau kombinasi dengan pelamar umum.

“Saya ingin memastikan semua ASN mampu bekerjasama dengan baik, bersih, bebas KKN, dan mendapat kesempatan yang sama. Jangan saling intervensi dan membuat permainan-permainan kotor,” tegas dia.

Yuddy juga mengajak untuk bersyukur dengan meningkatkan kedisiplinan dan menjadi prekat persatuan bangsa.

Selain itu dia meminta agar masyarakat dapat produktif secara ekonomi dan memiliki kecintaan yang sama di tanah Papua.(Ndw/Nrm)