Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan perhatian khusus kepada tujuh daerah di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi daerah tersebut di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 yang tercatat 5,14 persen. Tujuh daerah tersebut adalah Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Papua, Riau, Kalimantan Timur dan Aceh.
"Ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya kurang, itu biasanya memang masih tergantung kepada Sumber Daya Alam (SDA)," kata Menteri PPB/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago dihadapan seluruh Gubernur se-Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (11/5/2015). Untuk itu, Andrinof mengaku tidak akan lelah untuk memprovokasi daerah-daerah yang masih tertinggal tersebut untuk melakukan transformasi ekonomi.
Adapun transformasi ekonomi tersebut salah satu caranya dengan menciptakan kawasan industri di wilayah masing-masing dan membangkitkan industri yang berbasis nilai tambah. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Andrinof mendorong kepada wilayah tersebut untuk membentuk pusat-pusat pelatihan kerja.
"Jika daerah-daerah tersebut mampu melalui transformasi ekonomi itu, maka Indonesia akan memulai babak baru, jadi negara yang memiliki ekonomi kuat," tegas dia.
‎Dengan SDA yang saat ini masih ada, dirinya mendorong untuk mampu manfaatkan SDA secar cerdas dan cermat demi membawa ekonomi Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Seperti diketahui, malam ini‎ Menteri PPN/Bappenas mengumpulkan 34 Gubernur di seluruh Indonesia. Adapun agenda pertemuan tersebut yaitu konsultasi masalah-masalah pembangunan bersama gubernur se-Indonesia‎ sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tercapai.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5,4 persen hingga 5,7 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2015 yang ada di level  4,71 persen (year on year) tersebut tidak membuat pemerintah menurunkan target.
"Pertumbuhan ekonomi memang masih rendah, tetapi belum akan kami ubah. Ada range 5,4 sampai 5,7 persen. Jadi saya pikir biasa kuartal pertama rendah," kata dia.
Pemerintah mengaku cukup yakin bahwa target tersebut bisa tercapai lantaran akan membaiknya angka ekspor tambang. "Sektor tambang negatif kenapa? Karena melemahnya harga komoditas, pelarangan ekspor bahan baku. Kami larang memang sulit, tapi masa datang smelter jadi menciptakan nilai tambah," ujarnya.
Memang, saat ini Indonesia masih bergantung pada China yang pertumbuhan ekonominya melambat 7 persen. Menurut Sofyan, pemerintah akan melakukan perluasan pasar selain China.
"Melemahnya permintaan di semua wilayah yang tujuan ekspor tradisonal, China 7 persen dan Eropa, yang kami lakukan tetap dorong ekspor harus mendiversifikasi pasar non tradisional," ujarnya.
Tak sekadar itu, hal itu juga didorong oleh realisasi belanja modal. Dia bilang, saat ini pemerintah memiliki waktu yang lebih longgar ketimbang pemerintahan sebelumnya.
"Pengalaman birokrasi kita, dulu setiap tahun APBNP, disahkan September sampai Oktober. Tiga bulan bisa realisasi, kita masih ada Mei sampai Desember, ada 8 bulan," tukas dia. (Yas/Gdn)
Tujuh Daerah Ini Dapat Perhatian Khusus dari Pemerintah
Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan kawasan industri dan membangkitkan industri yang berbasis nilai tambah.
Advertisement