Pemerintah Pusat Tak Bisa Setujui Seluruh Usulan Proyek Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago meminta maaf kepada seluruh gubernur di Indonesia karena belum bisa memberikan persetujuan proposal pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh pemerintah daerah. Alasan yang mendasari belum adanya persetujuan adalah masih minimnya ruang fiskal.

Andrinof pun bercerita, salah satu yang menjadi dasar agar perekonomian sebuah daerah maju adalah ketersediaan infrastruktur. Salah satu infrasturktur yang cukup penting adalah kelistrikan. Namun sayangnya, saat ini ketersediaan listrik di satu daserah daerah dengan daerah lain tidak seimbang. Ada daerah yang elektrifikasinya hingga di atas 95 persen namun ada juga yang baru 80 persen.

"Kalau kita perhatikan dalam soal kelistrikkan. Sangat kontras antara persediaan per kapita di Jawa dan persediaan listrik di Maluku Utara. Itu menyedihkan," jelasnya dalam pertemuan dengan Gubernur seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (11/5/2015). Padahal, lanjut dia, pembangunan infrastruktur listrik memiliki dampak secara luas kepada seluruh sektor ekonomi.

Selain itu, sarana dan prasarana lainnya juga harus dibangun seperti ketersediaan pusat layanan kesehatan dan sekolahan. "Walaupun populasi di daerah itu sedikit tetapi kalau di situ masyarakat tidak dilayani oleh Puskesmas dan sekolah serba kekurangan maka itu yang namanya persoalan sangat dalam," lanjutnya.

Namun sayangnya, Andrinof melanjutkan, kementeriannya tidak bisa menyetujui usulan pembangunan daerah dari para gubernur tersebut. Pasalnya, ruang fiskal yang dimiliki pemerintah pusat sangat minim. Sehingga, posisi pembangunan yang ada jadi serba salah.

"Kondisinya seperti sarung yang menggantung. Ditarik ke atas nongol kaki, ditarik ke bawah nongol pusar. Jadi harap dimaklumi ketika pengalokasian anggaran masih sangat selektif," lanjutnya.

Pihaknya pun meminta, agar gubernur yang bertemu dengannya menyadari bahwa ruang fiskal tak mampu mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan. Dia juga meminta Gubernur yang hadir menerima jika tak semua program akan disetujui.

"Hasil Musrembangnas kemarin sedang direkap dan terlihat kalau jadinya 3 kali lipat dari kemampuan anggaran. Jadi harap dimaklumi kalau ada usulan yang kami setuju tapi kemudian terpaksa kami sortir karena kemampuan fiskal kita masih terbatas dan ternyata kita masih punya banyak persoalan yang masih harus ditangani," tandas dia. (Amd/Gdn)