Pengamat: Tim Ekonomi Jokowi Perlu Perubahan

Liputan6.com, Jakarta - Isu perombakan kabinet atau reshuffle santer terdengar. Apalagi kinerja tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang baik mengingat pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen pada kuartal I 2015 dari periode kuartal I 2014 di kisaran 5,2 persen.

Pengamat ekonomi Unika Atmajaya, A Prasetyantoko menilai, saat ini tim ekonomi yang mengerti makro ekonomi hanya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Melihat kondisi itu, Prasetyantoko mengatakan, tim ekonomi di kabinet kerja perlu ada perubahan.

"Yang mengerti makro ekonomi sekarang cuma Menteri Keuangan. Yang lain tidak ada yang paham soal ekonomi makro. Jadi yang lain bisa dirombak dan digeser," kata dia, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Hal itu beralasan karena Bambang merupakan orang profesional dengan latar belakang mumpuni.  Bambang  menyelesaikan studi di FEUI Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada 1990. Dia kemudian meraih gelar Master of Urban Planing (1995) dan Ph.D in Regional Planning (1997) dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Nama Bambang dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Dia tercatat menjadi satu-satu Dekan di lingkungan UI yang diangkat saat usianya belum menginjak 40 tahun.

Selain itu, Bambang juga ikut merintis program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UI dan menjadikannya program double degree yang bekerja sama dengan Australian National University.

"Dia orang  profesional kompeten, tapi mungkin lingkungannya tidak mendukung. Kalau latar belakangnya dia di pembangunan, saya rasa itu cukup untuk di bidang makro maka cukup menguasai," ujar Prasetyantoko.

Pihaknya pun menegaskan, kinerja tim ekonomi seharusnya baik apabila Bambang Brodjonegoro didorong oleh orang-orang yang mengerti ekonomi. "Tapi menurut saya dia tidak punya temen yang mengerti makro," kata Prasetyantoko.

Sebelumnya, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan ada tiga kementerian yang layak di reshuffle. Pertama, yakni Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Lantaran, kementerian ini dianggap tidak memberikan banyak andil dalam perekonomian nasional.

"Kalau rencana bagus dan mudah diimplementasikan itu akan lancar saja. Kalau rencananya tidak bisa menjawab problem rencana itu harus dievaluasi," kata Enny.

Kementerian lain yang dinilai pantas reshuffle adalah dua kementerian koordinator, yaitu Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kedua kementerian tersebut selama ini dinilai belum melakukan tugasnya mengkoordinasi kementerian-kementerian di bawahnya dengan baik.

"Kalau koordinasi ya Menteri Koordinator (Menko). Kalau misalnya koordinasi tidak jalan, ya Menko. Menko ada dua yaitu maritim dan ekonomi," ujar Enny. (Amd/Ahm)