Sukses

Menteri BUMN Tegaskan Belum Ada Keputusan Impor Beras

Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, posisi Bulog mempunyai 1,2 juta ton beras hingga kini.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan melakukan impor beras hingga kini.

Rini menuturkan, pemerintah masih melihat kemampuan Perum Bulog untuk menyerap beras sebagai stok di gudang-gudangnya. "Mereka melihat sampai sekarang dengan kemampuan mereka, melihat mereka dapat menyerap," ujar Rini, seperti dikutip dari situs Setkab, Jumat (15/5/2015).

Ia mengatakan, posisi Bulog mempunyai 1,2 juta ton beras hingga kini. Ia menilai, hal itu sudah cukup baik. "Kami harapkan per hari ini sekarang mereka sudah bisa menyerap sampai 35 ribu ton," tutur Rini.

Namun Rini menyampaikan, kalau dilihat tampaknya panen kali ini tidak seperti tahun lalu yang seretank. Dengan ada perubahan cuaca sekarang maka panen lebih terbagi. "Memang April kemarin termasuk paling besar tapi di Mei, Juni ada terus," kata Rini.

Ia juga melihat program tanam dadu (tanam antara, begitu panen bisa tanam lagi) yang menjadi program Menteri Pertanian ternyata juga bisa berjalan dengan lancar. Karena itu, Rini optimistis penyerapan Bulog bisa lebih banyak lagi tahun ini.

Meski demikian, Rini mengisyaratkan kran impor beras belum tertutup. "Bapak Presiden sudah mengatakan kalau memang nantinya perlu dengan cepat kita bisa mengimpor," tutur Rini.

Sebelumnya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) memprediksi Perum Bulog sulit melakukan penyerapan beras secara maksimal pada 2015. Ketua KTNA, Winarno Tohir mengatakan, Bulog hanya mampu menyerap sebanyak 2 juta ton.

"Bulog dapat tapi tidak banyak diperkirakan 2 juta ton," ujar Winarno.

Ia mengatakan, ada sejumlah faktor membuat penyerapan beras Bulog tak maksimal. Pertama, ada kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras yang datang terlambat. Kenaikan HPP beras diberikan pemerintah untuk mendorong produktivitas petani.

Kedua, kenaikan HPP yang diberikan pemerintah relatif sedikit. Kenaikan HPP idealnya sekitar 15 persen. Ketiga, banyaknya pemain swasta yang mampu melakukan pembelian dengan harga lebih tinggi. Itu membuat Bulog tidak bisa menyerap lebih banyak. (Ahm/)

Video Terkini