Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan memperkuat kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan membuat lembaga sertifikasi profesi perawat internasional.
"Kalau Filipina yang dikirim perawat-perawat kalau Indonesia yang dikirim Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sehingga hasilnya lebih besar perawat," ujar Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di kantor Presiden, seperti dikutip dari situs Setkab, Jumat (15/5/2015).
Nusron mengatakan difasilitasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuat lembaga sertifikasi profesi perawat internasional, supaya perawat-perawat itu dapat sertifikat internasional sehingga kalau dikirim gajinya meningkat empat kali lipat.
Advertisement
Ia menyebutkan, lembaga sertifikasi perawat internasional atau NCLEX-RN (National Council Licensure Examination Nurse Register) di Asia baru empat yang punya antara lain India, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Karena itu, perawat Indonesia kalau ingin mendapatkan sertifikat internasional itu harus datang ke Filipina.
Kini dengan bantuan Menteri BUMN Rini Soemarno, menurut Nusron, akan difasilitasi agar ada lembaga sertifikasi perawat internasional di Indonesia. Rumah Sakit Pertamina bersama Sekolah Tinggi Kesehatan Pertamina untuk mendapatkan tugas tersebut.
"Kita datangkan assesor dari Filipina, tempat uji kompetensinya di Indonesia, lembaga sertifikasi profesinya di Indonesia," tutur Nusron.
Kalau nanti (calon tenaga kerja) dididik di situ, Nusron meminta agar lulusan SMA tidak pergi dulu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). "Sebaiknya ambil Diploma III mengambil Stikes di situ, karena akan berpeluang memperoleh gaji yang mahal yang akan bisa mengganti TKI PLRT," ujar Nusron.
Nusron mengatakan, perawat yang menganggur di Indonesia ada 18.000 per tahun, sementara di Timur Tengah butuh 15.000 perawat, belum di Hong Kong, Australia dan Eropa.
"Kita tidak bisa penuhi, dan teman-teman yang di sana terancam dipulangkan karena tidak punya sertifikat. Kenapa perawat? sebagian besar pekerja wanita, yang paling dekat hospitality dan keperawatan," kata Nusron.
Ia mengatakan, kini Indonesia tidak lagi mengirim PLRT ke Timur Tengah. Diharapkan Indonesia melakukan moratorium pengirimam PLRT pada 2017. Karena itu, salah satu jalan keluar adalah melatih angkatan kerja yang 63 persen berpendidikan SD, SMP untuk ditingkatkan kemampuannya dan menggunakan dana fungsi pendidikan untuk konsep SMK Mini.
"Maksudnya kurikulum selama ini selama tiga tahun diajarkan di SMK itu diperas yang tidak pokok dibuang diambil yang kemampuannya dijadikan 6-8 bulan. Percontohan sudah jalan di Jatim, di 300 titik, 1 titik 90 orang," ujar Nusron.
Saat ditanya siapa yang akan mengkoordinasikan program itu, Nusron mengatakan, belum dibahas. "Tapi kami membutuhkan itu untuk mengkonversi yang dulu PLRT supaya ke depan tidak menjadi PLRT tapi menjadi hospitality seperti juru masak, juru cuci di hotel, di restoran dan sebagainya," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
Adapun TKI yang semula berstatus kontrak ke pengguna individu ke depan diarahkan untuk menjadi TKI kontrak oleh perusahaan seperti model outsourcing. (Ahm/)