Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog dinilai perlu bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai operator pengadaan namun juga pengatur harga beras di dalam negeri.
Jika terbentuk, lembaga ini diharapkan benar-benar menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, peran Bulog saat ini terbatas untuk menjaga ketahanan pangan karena berstatus sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
Baca Juga
"Perlu penugasan khusus apakah lembaga pemerintah non departemen (LPND), terintegrasi dengan badan ketahanan pangan. Jadi tidak conflict interest mencari kepentingan laba," kata dia seperti ditulis Senin (18/5/2015).
Enny menilai Indonesia saat ini memang memerlukan sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga pasokan beras dan mengatur harga di pasaran.
Advertisement
Fungsinya terlihat saat panen raya di mana harga beras akan jatuh. Di sini, peran Bulog bisa melakukan pembelian supaya harga cenderung stabil.
"Tetapi pemerintah juga harus memiliki stok untuk memandu harga di level konsumen. Kalau pedagang menjual di atas harga ekonomi tertinggi maka pemerintah memiliki instrumen bisa melakukan operasi pasar," ujar dia.
Kondisi saat ini, harga beras di pasaran terlampau tinggi yang dipengaruhi beberapa sebab. Di antaranya, permainan mafia beras yang melakukan pembelian secara besar-besaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah.
Kemudian, penyerapan beras Bulog terlambat karena mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Pas panen, Bulog belum cair anggaran. Kalau sesuai dengan siklus APBN panen tidak ada match. Kan panen juga bergeser," ujarnya.
Tak berhenti di sana, mahalnya harga beras juga disebabkan jangkauan pembelian Bulog. "Kalau Bulog pengadaan tidak dari gabah tak bisa melindungi petani. Kalau Bulog pengadaan gabah harus disertai infrastruktur penggilingan, gudang, bisa bersaing dengan swasta," kata Enny.(Amd/Nrm)