Kementerian ESDM Ajak Semua Pihak Perbaiki Sektor Energi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak semua pihak untuk ikut memperbaiki tata kelola di sektor energi. Pernyataan tersebut menanggapi komentar dari Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa tersudutkan atas ucapan Menteri ESDM Sudirman Said.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, Menteri ESDM bersyukur karena langkah reformasi yang dilakukan kementerian bersama dengan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) yang diketuai Faisal Basri membuka mata banyak pihak. "Bahwa banyak hal di sektor migas yang memang harus diperbaiki," kata Dadan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Dadan menambahkan, Kementerian ESDM akan terus terbuka tentang informasi dan mengajak berdiskusi seluruh pihak untuk memperbaiki sektor energi dan sumber daya mineral. "Kami terbuka untuk berdiskusi dengan semua pihak untuk terus memperbaiki kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral demi memberi manfaat terbaik bagi rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, SBY angkat bicara soal tuduhan yang dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di media massa.

SBY mengaku terkejut dengan pernyataan Sudirman yang menyebut pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja mantan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu," kata SBY dalam akun twitter-nya @SBYudhoyono, seperti dikutip Selasa (19/5/2015).

SBY meminta Sudirman melakukan klarifikasi hal tersebut. Sebab, menurut dia, saat dirinya masih menjadi presiden, penyimpangan apa pun diberantas. Bahkan, SBY telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apa pun.

Terkait isu Petral, Dia juga menegaskan tidak pernah menerima usulan soal pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. "Saya tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," terangnya.

SBY bahkan telah memanggil dan berdiskusi dengan mantan Wapres Boediono dan lima mantan menteri terkait apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya pernah dilayangkan oleh Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

"Berita ini saya pandang sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Saya menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan. Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah power yang masih saya miliki," ungkapnya.

Dia juga menegaskan, selama jadi presiden, tidak pernah mengintervensi BUMN mana pun, termasuk urusan tender dan bisnisnya. Dalam pengelolaan BUMN, saat itu SBY berpesan agar semua BUMN berkembang baik, bayar pajak, dan dividen, tidak ada korupsi dan jangan pula jadi sapi perah.

"Sebenarnya saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan penertiban, karena setiap Presiden hakikatnya juga begitu. Tetapi kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain. Tuduhan dan fitnah yang disampaikan Menteri ESDM dan pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi," paparnya.

Sekadar informasi, pemerintahan Jokowi telah membubarkan Petral karena dugaan sarang mafia migas pada Rabu, 13 Mei 2015. Keputusan ini diambil setelah  dilakukan pembenahan dalam tubuh Pertamina sejak awal 2015. Kini peran Petral dalam kegiatan ekspor dan impor minyak Pertamina dialihkan ke PT Pertamina Integrated Supply Chain (ISC Pertamina). (Pew/Gdn)