Kebijakan Menteri Yuddy Sempat Dikeluhkan Bos Hotel Asing

Liputan6.com, Jakarta - Operator hotel Accor sempat mengeluhkan penerapan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel.

Chief Operating Offiecer Accor untuk Malaysia Indonesia Singapura Gerard Guillouet mengatakan, dengan penerapan tersebut diperkirakan tingkat keterisian pada semester I 2015 turun 6 persen di banding periode sama tahun sebelumnya.

"Kira-kira occupancy turun 6 persen tapi harga naik. Pendapatan cukup bagus," kata dia, di Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Dia bilang, tekanan tersebut dirasakan hampir semua pengelola hotel. "Ada efek besar. Semua hotel merasakan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penurunan tersebut khususnya terjadi di kota-kota besar pemerintahan. Sebut saja, kota tersebut seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Akan tetapi, pihaknya menuturkan untuk kota-kota seperti Bali tidak terlalu berpengaruh. "Kalau di Bali kita kelola 20 hotel. Nggak banyak rapat pemerintah di sana," katanya.

Saat ini pihaknya berharap pendapatan hotel akan kembali pulih. Pemerintah telah memberi kelonggaran untuk menggelar rapat di hotel dengan persyaratan tertentu. Hal itu juga di dukung oleh liburan musim lebaran.

"Bagian semester kedua tahun ini setelah Ramadan naik. September sampai November bulan cukup kuat naiknya," tandas dia. (Amd/Ndw)