Jadi Tuan Rumah Bank Infrastruktur Syariah, RI Siap Saingi Turki

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia berambisi terpilih menjadi lokasi pendirian bank infrastruktur syariah (Islamic Infrastructure Bank‎) yang merupakan bagian dari Islamic Development Bank (IDB). Indonesia harus bersaing dengan Turki untuk mencapai hal itu.

Sebagai bukti keseriusan, pemerintah tak tanggung-tanggung bersedia mengucurkan modal lebih dari yang ditawarkan Turki sebesar US$ 300 juta.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menyampaikan, konsep pembangunan bank infrastruktur dilakukan melalui pendekatan syariah dan global.

"Jadi Indonesia, Turki dan IDB akan menjadi semacam founding member-nya," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Sumber modal pendirian bank infrastruktur ini, dijelaskan Bambang, sedang dalam tahap pembahasan. Namun yang pasti, pemerintah akan menggelontorkan modal lebih besar dari Turki yang dikabarkan menyanggupi US$ 300 juta. "Ya, kita lebih dari itulah," tegas dia.

‎Sekadar informasi, Indonesia saat ini tengah bersaing dengan Turki untuk menjadi negara tuan rumah Bank Infrastruktur Syariah dunia. Hal itu mengingat potensi pasar keuangan syariah yang menarik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menjelaskan Bank Infrastruktur Syariah tersebut merupakan bagian dari IDB.

 "IDB itu sedang berencana membuat bank infrastruktur syariah, dan saat ini Indonesia sedang bertarung dengan Turki untuk menjadi lokasi kantor pusat bank itu," kata‎ dia.

Muliaman menambahkan dengan nilai keuangan syariah secara global saat ini mencapai US$ 3 triliun dan memiliki pertumbuhan industri yang sangat pesat, lembaga keuangan syariah akan menjadi hal sangat prospektif.

Adapun alasan Indonesia kukuh untuk dapat menjadi tuan rumah Bank Infrastruktur Syariah, Muliaman mengatakan karena selain jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, potensi pasarnya juga sangat menarik.

Keberadaan bank berkantor pusat di Indonesia, maka secara langsung akan mampu membantu pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia yang sedang digalakkan Presiden Joko Widodo‎ (Jokowi).

‎ "IDB melihat nilai ekonomisnya sangat diperlukan untuk kepentingan negaranya, karena kebutuhan pembiayaan pendanaan bisa dipenuhi melalui itu,‎ kalau Malaysia sudah banyak, tapi yang dipertimbangkan IDB ya hanya Indonesia dan Turki itu," kata Muliaman. (Fik/Nrm)