Faisal Basri Ungkap Penyebab Hancurnya Industri Bauksit

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengungkapkan terpuruknya industri bauksit di Tanah Air karena adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa lalu. Dia bilang, rusaknya industri bauksit disebabkan oleh  pelarangan mineral mentah (raw material) yang  berdampak besar pada industri bauksit. Dengan pelarangan tersebut, lanjut dia nilai ekspor bauksit Indonesia anjlok.

"Jadi Anda bayangkan pada 2013 itu ekspor kita kira-kira 50 juta ton. Bauksit ya, nikel tidak usah diitung dulu ya. Tiba-tiba tahun 2014 ada 50 juta itu hilang dari pasar dunia. Akibatnya apa bauksit di dunia ya naik, yang untung siapa? Ya trader itulah. Jadi masa kita rela menghancurkan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain," kata dia, di Jakarta, Selasa (26/2/2015).

Dampak dari pelarangan tersebut dia mengatakan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Lantaran, tambang sudah tidak berproduksi lagi. "Jadi PHK itu puluhan ribu pekerja akibat dari tambang yang tidak berproduksi lagi. Dan tambang tidak berproduksi alat beratnya sewanya ditarik, sehingga alat beratnya juga tidak ada yang menyewa lagi. Utangnya di bank tidak bisa dikembalikan," ujarnya.

Berhentinya produksi bauksit kemudian menghantam pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil bauksit. "Jadi Kalimantan secara keseluruhan pulau itu pertumbuhannya hanya 1,1 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional 4,7 persen. Ini cuma 1,1 persen di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah merata semua pertumbuhannya hancur akibat dari ini semua," paparnya.

Faisal menerangkan, pelarangan bauksit itu merupakan permintaan dari perusahaan alumunium Rusia, UC Rusal yang berencana menanamkan investasi pabrik pengolahan bauksit. Sayangnya, pabrik pengolahan tersebut tak terealisasi.

"Ya kan kita bisa konstruksi, prosesnya, perubahan-perubahan  itu kemudian kita bisa tahu. Kan saya ada fotonya kan. Pak Menko dengan wakil PM Rusia kemudian sama Rusal sama Pak Suryo Bambang Sulisto. Harusnya kan kalo persoalan ini diserahkan ke ESDM. Karena ESDM yang paling tahu bagaimana  sih kalau orang janji bangun smelte. Ya ini janji gombal atau apa. Dan ini bukan pertama kali. Sudah sebelumnya melakukan MoU dengan Aneka Tambang 2007, tidak ada realisasinya," tandas dia.

Longgarkan Aturan

Untuk mendorong lagi industri bauksit, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melonggarkan aturan ekspor konsentrat bauksit. Ketua Tim Nasional Percepatan Pembangunan Smelter Kementerian ESDM Said Didu mengatakan, pembangunan smelter bauksit terancam terhenti karena kekurangan modal yang diakibatkan berhentinya kegiatan ekspor bauksit.

"Beberapa penambang bauksit sudah mencapai produksi smelternya, dan mereka harus menambah modal pembangunan smleternya kalau tidak dia bisa bangkrut," kata Said. Butuh terobosan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan memperbolehkan konsentrat komoditas bauksit diekspor.

Namun pemerintah tidak dengan mudah memberikan kelonggaran ekspor konsentrat bauksit. Said mengungkapkan, pemerintah bakal mengenakan bea keluar bauksit dan mengaturnya dalam pertauran pemerintah.

"Undang-Undang mengatakan pengolahan dan pemurnian tidak ada sanksinya, maka pemerintah berhak memberi saksi sanksinya bea keluar tinggi sebuah hasilnya mempercepat pembangunan smleternya," pungkasnya. (Amd/Gdn)